LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS), menyoroti kebijakan Walikota Subulussalam dan menilai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam hanya diam.
Disampaikan Mardiansyah, kepada linear.co.id, melihat banyaknya permasalahan yang saat ini terjadi di Kota Subulussalam, AMPeS menganggap beberapa legeslatif yang berada di subulussalam hanya diam dan membiyarkan permasalahan tersebut hingga berlarut-larut.
“Kami melihat apa yang mereka lakukan selama mereka mengemban jabatan sebagi legeslatif, persoalan di Subulussalam tak pernah terselesaikan,” sampai, Mardiansyah.
Di ucapkannya, persoalan tersebut, seperti pembayaran Intensif Dokter Spesialis dan Honorarium lainnya.
Menurutnya, Anggota DPRK Kota Subulussalam takut akan membela yang benar, diduga karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
Masih katanya, saat ini AMPeS menegasakan kepada pihak legeslatif, jika tidak dapat membela yang benar, setidaknya jagan membenarkan yang salah.
Jubir AMPeS ini pun membeberkan seperti proyek pekerjaan pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar, yang bersumber dari dana Otsus tanpa pembahasan terlebih dahulu di lembaga legislatif.
“Proyek itu tengah bekerja, tentunya dengan sepengetahuan Ketua DPRK dan Walikota Subulussalam, pertanyaannya kenapa ke 19 anggota DPR itu tidak memperlihatkan perannya sebagai wakil rakyat, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami para mahasiswa,” ujarnya.
Ia pun menganjurkan, lebih baik hanyavada satu saja DPR di Subulussalam itu, jika memang sebagai anggota tidak bisa mengambil peran.
“Kita sebagai mahasiswa sangat merasa kecewa sekali terhadap sikap yang di pertontonkan oleh Anggota DPRK Subulussalam yang tidak ada keberanian untuk tampil menentang terkait keputusan Walikota dan Ketua DPRK setempat itu,” katanya.
Dilanjutkannya, kegiatan sedang berjalan dari dana Otsus itu, tidak sesuai pada tempatnya, masih Banyak kegiatan yang bersifat urgen yang seharusnya diutamakan. (*)
