LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – DEM Aceh menyelenggarakan webinar Peugah Haba Energi pada Senin, 25 Mei 2026, untuk meninjau lima tahun pengelolaan Blok B oleh Pema Global Energi dan mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Acara ini diikuti oleh regulator, BUMD, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi. Narasumber utama hadir dari BPMA, PEMA, dan GeRAK Aceh, sementara seluruh jalannya diskusi dipandu oleh Muhammad Biyan Hidayah yang juga bertindak sebagai ketua panitia.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan Blok B tidak bisa hanya dilihat dari angka produksi. “Sejauh mana energi ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Kita harus memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujar Faizar. Ia juga menyoroti struktur kepemilikan PGE, di mana 48 persen masih berada di tangan EMP. Menurutnya, Aceh seharusnya memiliki kontrol yang lebih besar agar potensi pendapatan dan pembangunan sosial bisa dimaksimalkan.
Moderator sekaligus ketua panitia, Muhammad Biyan Hidayah, membuka forum dengan menekankan pentingnya evaluasi yang kritis. Ia mengajak peserta untuk melihat apakah pengelolaan migas selama lima tahun terakhir benar-benar berpihak pada masyarakat. “Diskusi ini bukan sekadar menilai produksi atau profit, tapi menguji apakah pengelolaan sudah mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah Aceh,” ujarnya. Ia juga mendorong diskusi agar fokus pada transparansi, distribusi manfaat ekonomi, dan pemberdayaan SDM lokal.
Fernan dari GeRAK Aceh menyoroti perspektif masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat penting. “Masyarakat berhak mengetahui alur distribusi keuntungan, proses rekrutmen tenaga kerja, dan penggunaan dana investasi. Tanpa keterbukaan, pengelolaan Blok B tetap akan dinilai eksklusif dan menguntungkan kelompok tertentu saja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembentukan Dana Abadi Daerah perlu segera dilakukan untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh.
Reza Nuriman dari BPMA menyoroti tantangan teknis dan operasional. Menurutnya, Blok B adalah lapangan tua yang memerlukan optimasi dan pengawasan ketat. “BPMA akan terus mengawal, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga operasi Blok B berjalan aman dan efisien,” jelas Reza. Ia menekankan bahwa risiko fasilitas dan gangguan operasional harus dikelola dengan matang agar manfaat ekonomi tetap terjaga.
Naufal Natsir Mahmud dari PEMA memaparkan kontribusi BUMD Aceh dalam pengelolaan Blok B. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berasal dari Aceh, dan keuntungan PGE sebagian dialokasikan untuk pembangunan lokal, pendidikan, serta infrastruktur. Namun, DEM Aceh menekankan perlunya kontrol yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh agar seluruh potensi PAD dan manfaat sosial dapat dimaksimalkan.
Webinar ini menjadi momen penting bagi seluruh stakeholder. Beberapa hal yang ditekankan antara lain pengelolaan yang transparan, profesional, dan inklusif. Penguatan kemandirian ekonomi Aceh serta pemberdayaan SDM lokal juga menjadi fokus utama. Forum ini menegaskan bahwa generasi muda perlu terlibat aktif untuk mengawal tata kelola energi Aceh agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diskusi ini membuka ruang evaluasi publik sekaligus menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat Aceh.
