LINEAR.CO.ID | Oleh Supriadi Ketua Umum Komisariat STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya.
Sebagai bagian dari insan akademis yang senantiasa terpanggil untuk mengawal arah kebijakan publik, katua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya supriadi, memandang wacana pengalihan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam lingkungan sekolah sebagai persoalan fundamental yang menuntut pengkajian ulang secara komprehensif.
Kami menyambut baik dan mendukung penuh esensi besar program MBG yang digagas pemerintah sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan SDM unggul demi menyongsong Indonesia Emas.
Namun, sebagai gerakan yang memegang teguh nilai independensi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah tidak boleh terjebak pada pendekatan seremonial atau proyek fisik yang justru mengaburkan esensi utamanya.
Dari sudut pandang analisis kebijakan publik dan sirkulasi ekonomi, Supriadi berpendapat rencana pembangunan infrastruktur dapur fisik di setiap satuan pendidikan menyimpan potensi kontraproduktif terhadap semangat efisiensi anggaran negara.
Pertama, merintis pembangunan infrastruktur fisik dapur baru di ribuan sekolah jelas menuntut alokasi belanja modal dan pemeliharaan yang masif.
Padahal, jika ditarik dalam kerangka efisiensi fiskal nasional, memaksimalkan potensi dapur, serta mitra atau yayasan lokal yang telah lama beroperasi jauh lebih rasional.
Rantai pasok yang sudah terbangun di tengah masyarakat terbukti ampuh menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara riil.
Apabila para pelaku usaha lokal dan yayasan yang selama ini merintis justru disingkirkan demi proyek pembangunan dapur baru, langkah tersebut mencederai iklim investasi yang sehat.
Menurutnya, Kepercayaan swasta dan pelaku usaha daerah harus dirangkul, bukan dipinggirkan, demi menjaga stabilitas ekonomi mikro.
Kedua, dunia pendidikan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target fisik program.
Sekolah memiliki mandat historis dan konstitusional sebagai pusat peradaban, ruang pembentukan karakter, serta transfer ilmu pengetahuan, bukan bertransformasi menjadi kawasan industri pengolahan pangan.
Kehadiran aktivitas dapur berskala besar di dalam area institusi pendidikan, mulai dari mobilitas logistik, aktivitas memasak intensif sejak pagi, potensi pencemaran asap, hingga manajemen limbah, hampir pasti mendistraksi ketenangan akademis.
Selain itu juga ,guru akan terbebani oleh fungsi pengawasan di luar tugas pedagogis, sementara konsentrasi belajar siswa terganggu oleh hiruk-pikuk operasional dapur.
Ketiga, dari aspek tata kelola kawasan pendidikan, pendirian dapur di sekolah berpotensi memicu persoalan baru terkait sanitasi serta pengelolaan limbah padat dan cair yang menuntut pengawasan ekstra ketat.
Oleh karena itu, Supriadi mendesak agar pemerintah pusat dan daerah mampu merumuskan kebijakan yang menjembatani kepentingan nasional dengan kearifan lokal.
Suksesnya program MBG harus ditempuh melalui skema kolaborasi yang merangkul potensi dapur serta mitra lokal eksisting, sehingga efisiensi anggaran tercapai, iklim investasi terlindungi, dan mutu pendidikan daerah tidak tergerus.
Apabila masih terdapat kekurangan di lapangan, fokus utamanya adalah pembenahan dan evaluasi operasional, bukan melahirkan program fisik baru yang justru berpotensi merugikan keuangan negara.
Sinkronisasi kebijakan ini turut membuka ruang strategis bagi sektor hulu, di mana pemerintah daerah harus mengambil peran aktif untuk menyokong rantai pasok program nasional tersebut.
Sektor pertanian lokal harus diintegrasikan sebagai penopang utama keberlanjutan pasokan bahan pangan MBG melalui dukungan nyata kepada para petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga peningkatan kinerja penyuluh pertanian.
Penetapan sentra-sentra produksi pertanian daerah untuk menyuplai kebutuhan MBG menjadi diskursus yang jauh lebih mendesak untuk dieksekusi.
Sinergi ini berjalan seiring dengan komitmen kita dalam mendorong para mitra penyedia pangan agar terus membenahi segala kekurangan di dapur masing-masing.
Dengan merajut kolaborasi yang harmonis antara ketahanan pangan hulu dan tata kelola hilir yang matang, program strategis nasional ini dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi lokal maupun esensi pembangunan pendidikan.
