LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA –Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Kamis (10-9-2026)
Evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai lebih penting daripada membuka pola baru yang berpotensi menambah beban pengawasan.
Salah satu kepala sekolah di kecamatan Blangpidie yang minta namanya tidak disebutkan mengatakan, tidak mampu untuk mengelola MBG.
“Tenaga kita terbatas, jika kita yang mengurus nanti jam mengajar murid akan Banyak terganggu”. Katanya
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menambah beban guru maupun tenaga kependidikan.
Terlebih lagi, guru memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, mengajar, membimbing serta memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
Wacana pelibatan kantin sekolah dalam MBG memang tengah dikaji pemerintah sebagai salah satu alternatif pelaksanaan program.
Namun demikian, skema tersebut tetap membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kesiapan fasilitas, higiene, sanitasi, keamanan pangan dan tata kelola.
Kepala sekolah di Abdya, Nurlali, mengatakan fungsi utama sekolah harus tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, sekolah tidak boleh kehilangan fokus hanya karena harus menangani berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG.
Apalagi jika pihak sekolah harus mengurus pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan kebersihan makanan.
“Sekolah itu fungsi utamanya pendidikan. Jangan sampai guru nantinya lebih banyak mengurus makanan, distribusi, kebersihan dapur dan persoalan teknis lainnya, sementara proses belajar mengajar terganggu,” ujarnya.
Di sisi lain, Nurlali menilai pemerintah harus memastikan terlebih dahulu seluruh persyaratan teknis dan standar keamanan pangan sebelum menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan MBG.
“Kalau kantin sekolah mau dilibatkan, tentu harus ada standar yang jelas. Kita khawatir pemenuhan persyaratan dan keamanan pangan ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar lagi. Karena itu, biaya yang dikeluarkan harus benar-benar menyentuh pendidikan,” katanya.
Menurutnya, kondisi setiap kantin sekolah juga tidak sama. Sebagian sekolah mungkin memiliki fasilitas yang cukup, sementara sekolah lainnya masih menghadapi keterbatasan ruang pengolahan, sanitasi, tempat penyimpanan bahan makanan, peralatan memasak hingga pengelolaan limbah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa menerapkan pola yang sama kepada seluruh sekolah tanpa terlebih dahulu melihat kondisi masing-masing.
“Kalau standar dapur MBG diterapkan kepada kantin sekolah, tentu membutuhkan investasi dan penataan yang tidak sedikit. Jangan sampai sekolah kembali dibebani biaya pembangunan fasilitas, sementara tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan,” katanya.
Rahmad salah satu wali murid
juga mengkhawatirkan keterlibatan sekolah secara langsung dalam pengelolaan MBG.
Menurutnya, program MBG memang penting bagi pemenuhan gizi peserta didik.
Akan tetapi, pelaksanaannya harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan antara fungsi pendidikan dan fungsi pengelolaan makanan.
“Programnya bagus, tapi kalau sekolah harus menyediakan tempat, tenaga, peralatan, mengolah makanan sekaligus mengawasi kebersihannya, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah?” ujarnya.
Ia menilai keamanan makanan untuk anak sekolah tidak boleh bergantung pada kebiasaan atau kepercayaan terhadap pengelola kantin.
Pemerintah harus memastikan seluruh proses memenuhi standar keamanan pangan.
“Kalau makanan diproduksi di sekolah, harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan bahan, proses memasak, penyimpanan dan waktu konsumsi. Jangan sampai ketika terjadi masalah, sekolah yang pertama kali disorot,” katanya.
Apalagi, makanan MBG langsung menyasar anak-anak sekolah. Karena itu, setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi membutuhkan pengawasan yang serius.
Kekhawatiran mengenai keamanan pangan juga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
BGN menetapkan sejumlah standar terkait higiene, sanitasi dan mutu pangan agar makanan yang sampai kepada peserta didik tetap aman untuk dikonsumsi.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pihak yang mengelola makanan memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai.
Dengan demikian, pelibatan kantin sekolah tidak hanya melihat ketersediaan tempat, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengelola memenuhi standar.
