LINEAR.CO.ID – Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp17,8 miliar bukan sekadar masalah angka di atas kertas APBA. Ini adalah potret nyata mengenai krisis empati dan ketimpangan skala prioritas yang masih menghantui birokrasi kita. Di tengah masyarakat yang tertatih menghadapi pemulihan ekonomi dan sisa-sisa trauma konflik, anggaran belasan miliar untuk deretan kendaraan baru terasa seperti tamparan keras bagi nalar publik.
Prioritas yang Salah Arah
Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh tidak berlebihan saat menyebut kebijakan ini tidak sensitif. Mari kita bedah logikanya: BRA dibentuk dengan ruh untuk menyentuh kebutuhan para korban konflik dan mempercepat integrasi sosial. Namun, ketika anggaran fantastis justru dialokasikan untuk fasilitas operasional ketimbang program pemberdayaan ekonomi atau penanganan kemiskinan, muncul pertanyaan besar: Siapa sebenarnya yang sedang direintegrasi? Masyarakat atau kenyamanan pejabatnya?
Potensi Defisit Kepercayaan
Koordinator TTI Aceh, Nasruddin Bahar, tepat sasaran dengan menyoroti potensi persepsi negatif. Pengadaan “kendaraan mewah” di tengah situasi sulit adalah resep sempurna untuk memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah.
Urgensi yang Kabur: Hingga kini, publik belum melihat dasar urgensi yang kuat mengapa operasional BRA membutuhkan suntikan dana sebesar itu hanya untuk armada transportasi.
Efisiensi yang Terabaikan: Dalam prinsip tata kelola anggaran yang sehat, setiap rupiah seharusnya dikonversi menjadi manfaat bagi masyarakat banyak, bukan terjebak dalam aset bergerak yang nilainya menyusut setiap tahun.
Transparansi Sebagai Harga Mati
Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik prosedur administratif yang kaku. Tuntutan TTI agar spesifikasi dan mekanisme pengadaan dibuka secara telanjang ke publik adalah langkah minimal untuk meredam kegaduhan. Aparat pengawas internal harus berhenti menjadi penonton dan mulai memastikan bahwa prinsip efisiensi anggaran bukan sekadar jargon di dalam rapat-rapat paripurna.
Jika kebijakan ini terus dipaksakan tanpa evaluasi yang mendasar, maka jangan salahkan publik jika mereka menilai bahwa pemerintah daerah lebih peduli pada kemilau cat mobil dinas daripada nasib rakyatnya yang masih berjuang di garis kemiskinan. Sudah saatnya anggaran Aceh berhenti menjadi “bancakan” fasilitas dan kembali ke khitahnya: menyejahterakan rakyat.
