LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin turun langsung meninjau sejumlah proyek strategis di Abdya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh progres pembangunan, mulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga venue Musabagah Tilawatil Qur’an (MTQ), berjalan sesuai rencana, Selasa (27-10-2026).
Selain meninjau dua proyek strategis tersebut, Bupati Safaruddin yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya Amrizal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu (DPMTSP) Abdya Amiruddin, Kepala Dinas Syariat Islam Abdya, Muhammad Rasyid, juga meninjau renovasi Masjid Agung Baitul Ghafur Abdya.
Safaruddin mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan progres sejumlah pekerjaan menjelang akhir Oktober 2026 berjalan sesuai target. Selain mengevaluasi realisasi di lapangan, pemerintah daerah juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi, terutama menjelang musim hujan.
“Ini sudah masuk akhir Oktober 2026. Kita mewanti-wanti semua pekerjaan dari kegiatan yang sedang berproses. Kita juga ingin melihat sejauh mana realisasi pekerjaan yang sedang berjalan, apakah waktunya masih cukup dan apa saja kendala di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Maka dari itu, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena curah hujan mulai meningkat dan berpotensi menghambat pekerjaan konstruksi.
Safaruddin menyebut pembangunan insfratruktur menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan program pemerintahan Arah Baru Abdya Maju pada tahun pertama.
“Jika tahun 2025 merupakan masa transisi, maka 2026 menjadi tahun ujian pertama bagi saya untuk menunjukkan dampak pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Meskipun program lain berjalan baik, progres infrastruktur di tahun awal ini tetap menjadi perhatian utama,” ucap Safaruddin.
Dalam peninjauan pembangunan MPP, Safaruddin menyebutkan progresnya sudah mencapai lebih dari 80 persen. Capaian tersebut dinilai cukup menjanjikan. Ia menargetkan pembangunan MPP sudah dapat difungsikan pada tahun 2027. Bahkan, konsep bangunannya akan dikembangkan tidak hanya sebagai pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat.
“Kita berharap MPP sudah fungsional tahun depan. Ke depan, konsepnya akan kita kembangkan menjadi destinasi baru dengan adanya rooftop, sehingga gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku seni dan UMKM,” sebutnya.
Lebih lanjut, Safaruddin menyebutkan total anggaran pembangunan MPP diproyeksikan mencapai lebih dari Rp16 miliar. Pada tahun ini dialokasikan sekitar Rp4,7 miliar, setelah sebelumnya pada tahun lalu sebesar Rp3,5 miliar. Sementara untuk tahun 2027, pemerintah daerah merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Sementara terkait venue MTQ, Safaruddin menegaskan bahwa pembangunan kawasan tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk pelaksanaan MTQ ke-38 Aceh pada 2027, tetapi juga dirancang sebagai kawasan multifungsi yang mencakup stadion, venue penunjang, hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Akan tetapi untuk tahun ini, fokus pengerjaan meliputi pembangunan jalan, musala, sumur bor, serta penataan kawasan dengan alokasi anggaran Rp3 miliar. Sementara pada 2027, pemerintah merencanakan anggaran sekitar Rp17 miliar,” jelasnya.
Safaruddin juga menyebutkan, di areal MTQ, pemerintah juga merencanakan pembangunan stadion beserta sejumlah fasilitas pendukung. Sarana tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Abdya apabila nantinya mendapat kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan olahraga tingkat provinsi, termasuk Pekan Olahraga Aceh (PORA).
“Jika nantinya Abdya diberikan kesempatan menjadi tuan rumah PORA, kami sangat berterima kasih. Tentunya jaminan kami adalah perhelatan MTQ, karena ini menjadi tolak ukur agar Pemkab Abdya dapat memberikan kegiatan yang jauh lebih baik, dengan target jangka panjang menjadikan Abdya siap sebagai tuan rumah PORA,” ujarnya.
Safaruddin turut menjelaskan perkembangan pembebasan lahan di kawasan venue MTQ. Proses tersebut sempat mengalami hambatan akibat tarik ulur dalam pembebasan lahan. Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan pembayaran secara sepihak tanpa mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kita tidak bisa menggunakan kekuasaan untuk membayar tanpa pertimbangan dan rekomendasi KJPP atau tim penilai. Kalau KJPP menyatakan bisa dibayar, kita bayar. Kalau tidak, kita tidak berani,” jelasnya.
Untuk pembangunan kawasan venue MTQ, anggaran tahun 2026 mencapai sekitar Rp3 miliar. Sementara pada 2027, pemerintah merencanakan anggaran sekitar Rp17 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan venue, taman, tugu, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Kawasan itu juga direncanakan memiliki pagar keliling sehingga menjadi satu kompleks yang tertata.
“Insyaallah pagarnya keliling, sehingga nanti menjadi semacam kompleks. Itu yang menjadi target utama kita,” pungkas Safaruddin.
