LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Melihat kondisi fisik ditiga bangunan Pemerintahan yang dinilai sudah tidak layak. Sudah seharusnya, Pemerintah Kota (Pemko) segera mengambil langkah nyata untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap Kantor Walikota, Pendopo, serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Kamis, (15/10/26).
Langkah tersebut dinilai mendesak guna untuk menjaga marwah dan kewibawaan pusat Pemerintahan di Kota Sada Kata. Kondisi memprihatinkan tersebut, segera kiranya dapat di lakukan renovasi terhadap Pendopo, Kantor Walikota dan Gedung DPR Subulussalam. Lantaran banyak yang sudah bocor dan bagian tembok telah mengalami keropos.
Fasilitas-fasilitas vital tersebut merupakan simbol daerah yang seharusnya berada dalam kondisi prima. Kerusakan di beberapa bagian bangunan dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta efektivitas pelayanan publik.
Mendapati kondisi bangunan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam Asrul Assani mengaku telah mengajukan renovasi secara menyeluruh untuk pemeliharaan perkantoran di Kota Subulussalam.
Mengingat kondisi keuangan daerah yang belum mampu menampung kegiatan yang dimaksud, hingga saat ini belum dapat dilakukan renovasi.
“Keuangan Daerah kita saat ini, belum dapat mengalokasikan anggaran renovasi terhadap gedung-gedung pemerintahan Kota Subulussalan,” sampai Arsul Assani kepada LINEAR.CO.ID
Selain aspek fungsional, renovasi Kantor Walikota, Pendopo, dan gedung DPR Subulussalam juga berkaitan erat dengan citra daerah di mata tamu dari luar daerah maupun investor.
Sedangkan Kondisi bangunan yang terawat mencerminkan tata kelola aset yang baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, ditekankan bahwa pemeliharaan rutin harus menjadi prioritas agar kerusakan tidak semakin parah yang pada akhirnya justru akan menelan biaya renovasi yang jauh lebih besar jika terus ditunda.
Kondisi saat ini, pada saat penjamuan tamu Pemerintahan maupun kunjungan pejabat dari luar Kota ke tiga bangunan di Kota Subulussalam itu, malah memperlihatkan kondisi keprihatinan.
Catatan penting bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah ke depan agar dapat mengalokasikan anggaran untuk melakukan perawatan rutin terhadap aset daerah. (*)
