LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA – Wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah dinilai perlu dikaji secara lebih mendalam. Jum’at (11-10-2026)
Perubahan pola produksi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dinilai belum tentu menghasilkan efisiensi, sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga keseragaman mutu, standar gizi dan keamanan pangan.
PIC SPPG Alue Dama Haris, berpandangan bahwa sistem SPPG yang saat ini telah dibangun sebaiknya tetap menjadi pusat produksi makanan MBG dan terus diperkuat melalui evaluasi serta peningkatan standar.
Menurutnya, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur untuk memproduksi makanan. Di dalamnya terdapat sistem yang mengintegrasikan perencanaan menu, perhitungan kebutuhan gizi, pengadaan dan penerimaan bahan pangan, penyimpanan, proses produksi, sanitasi, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Wacana melibatkan kantin tentu dapat menjadi bahan kajian. Namun, kalau produksi MBG sepenuhnya dialihkan ke kantin sekolah, menurut kami perlu dipertimbangkan kembali. Belum tentu lebih efisien dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjamin standar mutu makanan tetap sama,” ujar Haris PIC SPPG Alue Dama.
Efisiensi Tidak Cukup Dilihat dari Jarak
Menurutnya, salah satu alasan yang mungkin mendasari penggunaan kantin sekolah adalah memperpendek jarak antara tempat produksi dengan penerima manfaat.
Namun, efisiensi program tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jarak distribusi.
Jika produksi dilakukan di banyak kantin, setiap titik membutuhkan fasilitas yang memadai, tenaga pengelola, penyimpanan bahan pangan, perlengkapan produksi, sistem sanitasi serta mekanisme pengawasan.
“Memang kantin berada langsung di sekolah sehingga jarak distribusinya lebih pendek. Tetapi efisiensi harus dihitung secara keseluruhan. Kalau ada banyak titik produksi yang harus memenuhi fasilitas dan standar yang sama serta semuanya harus diawasi, apakah secara keseluruhan benar-benar menjadi lebih efisien? Ini yang perlu dihitung secara matang,” katanya.
Dengan model SPPG, satu fasilitas produksi dapat melayani sejumlah titik penerima manfaat. Pengadaan bahan pangan, proses produksi, penerapan standar hingga pengawasan dapat dilakukan melalui satu sistem yang lebih terpusat.
Tantangan Terbesarnya Menjamin Mutu yang Sama
Selain efisiensi, jaminan mutu dinilai menjadi persoalan yang lebih penting.
Setiap kantin sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang memiliki fasilitas memadai, tetapi ada pula yang memiliki keterbatasan ruang produksi, penyimpanan, peralatan, sanitasi maupun sumber daya manusia.
Perbedaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakseragaman kualitas makanan apabila kantin dijadikan sebagai titik produksi utama MBG.
“Kalau satu SPPG melayani beberapa sekolah, kita memiliki satu standar produksi yang dapat dikontrol. Kalau produksinya tersebar di banyak kantin, tantangannya adalah bagaimana memastikan satu porsi yang diterima anak di sekolah A memiliki standar gizi, porsi, kebersihan dan keamanan yang sama dengan sekolah B, C dan seterusnya,” ujarnya.
Menurutnya, MBG memiliki karakter yang berbeda dengan penyediaan makanan pada umumnya karena program tersebut membawa misi pemenuhan gizi.
Karena itu, bukan hanya rasa dan jumlah makanan yang harus diperhatikan, tetapi juga komposisi menu, ukuran porsi, kualitas bahan pangan, proses pengolahan hingga keamanan makanan saat dikonsumsi.
Semakin Banyak Titik Produksi, Pengawasan Semakin Besar
SPPG Alue Dama juga menyoroti konsekuensi pengawasan apabila produksi MBG tersebar pada banyak kantin sekolah.
Semakin banyak titik produksi, semakin banyak pula lokasi yang harus dipastikan memenuhi standar setiap hari.
Pengawasan bukan hanya terhadap makanan yang dihasilkan, tetapi juga bahan baku, penyimpanan, sanitasi, tenaga pengelola, proses produksi hingga penggunaan anggaran.
“Jangan sampai kita mengejar efisiensi pada satu sisi, tetapi di sisi lain justru menambah beban pengawasan dan membuka semakin banyak titik yang harus dikontrol. Untuk program sebesar MBG, sistem pengawasan justru harus dibuat semakin kuat dan terukur,” katanya.
Menurutnya, sistem produksi yang lebih terpusat melalui SPPG memberikan ruang lebih besar untuk melakukan standardisasi.
Apabila terdapat kekurangan dalam operasional SPPG, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap titik yang bermasalah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki fasilitas serta memperketat standar operasional.
Perkuat SPPG, Bukan Memecah Sistem Produksi
PIC SPPG Alue Dama menilai evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan. Program berskala nasional tentunya membutuhkan penyempurnaan seiring ditemukannya berbagai persoalan dan tantangan di lapangan.
Namun, evaluasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat sistem yang telah dibangun.
“Kalau ada kekurangan pada SPPG, menurut kami yang harus dilakukan adalah memperbaiki SPPG tersebut. Standarnya diperketat, pengawasannya diperkuat dan kualitas SDM-nya ditingkatkan. Jangan sampai persoalan pada beberapa titik kemudian membuat sistem produksinya justru dipecah ke banyak tempat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan SPPG juga memungkinkan pemerintah membangun standar nasional yang lebih seragam, mulai dari fasilitas dapur, tata kelola bahan pangan, tenaga gizi, proses produksi hingga distribusi.
Kantin sekolah tetap memiliki fungsi penting dalam lingkungan pendidikan. Namun, fungsi tersebut dinilai tidak harus diubah menjadi pusat produksi utama MBG.
Tujuan Utamanya Tetap Gizi Anak
Pada akhirnya, menurut SPPG Alue Dama, setiap perubahan terhadap mekanisme MBG harus dikembalikan kepada tujuan utama program tersebut, yakni memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas secara konsisten.
Oleh karena itu, ukuran keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya berdasarkan jumlah porsi yang berhasil disalurkan atau seberapa dekat tempat makanan diproduksi.
“Yang paling penting bukan siapa yang memasak atau di mana makanannya dimasak. Yang harus kita pastikan adalah setiap anak menerima makanan dengan standar gizi, mutu dan keamanan yang sama. Kalau sistem SPPG masih dapat diperbaiki dan diperkuat untuk mencapai tujuan tersebut, menurut kami itulah yang sebaiknya menjadi prioritas,” katanya.
SPPG Alue Dama berharap setiap perubahan kebijakan MBG dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh terhadap efisiensi, kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, keamanan pangan, standardisasi mutu hingga kemampuan pengawasan.
Sebab dalam program pemenuhan gizi berskala nasional, efisiensi tidak hanya berarti memangkas jarak dan proses distribusi. Efisiensi juga berarti membangun sistem yang mampu menjaga mutu, mengendalikan biaya dan memudahkan pengawasan secara konsisten.
