LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA Keberadaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih penting untuk dipertahankan. Jum’at (11-09-2026)
Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai ekonomi pangan di daerah.
Salah satu wali murid Syafrizal, mendukung keberlanjutan SPPG dan berharap pengelolaannya tetap dilakukan melalui mekanisme yang telah berjalan.
Pria asal Menggeng, kabupaten Aceh Barat Daya itu menolak jika wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah.
Penolakan itu bukan berarti para wali siswa menolak program MBG. Mereka justru meminta pemerintah memperbaiki sistem dan tata kelola MBG yang sudah berjalan tanpa menambah beban sekolah.
Wali siswa asal Kecamatan Manggeng, T. Syafrizal, menilai sekolah memiliki tugas utama dalam bidang pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan sekolah sebagai bagian utama dari urusan teknis pengelolaan makanan.
“Sekolah fungsi utamanya mendidik anak. Jangan sampai nanti guru dan pihak sekolah sibuk mengurus makanan, sementara tugas pendidikan justru ikut terganggu,” kata Syafrizal.
Menurutnya, pengelolaan MBG bukan perkara sederhana. Program tersebut membutuhkan pengadaan bahan makanan, pengolahan, kebersihan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan.
Jika sekolah ikut mengambil alih seluruh proses tersebut, kata dia, akan muncul pekerjaan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
“Kalau ada kekurangan dalam pengelolaan MBG, evaluasi dan perbaiki pengelolaannya. Bukan kemudian sekolah yang diberi beban baru,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Yuli, wali siswa lainnya di Kecamatan Manggeng. Ia mengatakan sekolah memang memiliki peran penting dalam mendukung program pemenuhan gizi anak, tetapi keterlibatan tersebut tidak harus dalam bentuk pengelolaan kantin MBG.
“Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar. Jangan sampai sekolah perlahan berubah menjadi tempat mengurus program makanan,” kata Yuli.
Ia mengingatkan, setiap kebijakan yang melibatkan sekolah harus mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, sarana prasarana, waktu kerja, serta beban administrasi.
Yuli juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menerapkan pola baru dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, apabila persoalan utama terdapat pada tata kelola program, maka pemerintah harus menyelesaikan persoalan tersebut pada sisi pengelolaannya.
“Program MBG bagus dan kami mendukung anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tetapi pelaksanaannya jangan sampai mengganggu fungsi sekolah,” ujarnya.
Para wali siswa berharap pemerintah tetap memisahkan fungsi pendidikan dengan fungsi pengelolaan makanan. Sekolah, kata mereka, cukup menjalankan fungsi pendidikan dan pengawasan terhadap penerimaan makanan siswa, sementara urusan produksi dan pengelolaan MBG ditangani pihak yang memang memiliki kompetensi.
Mereka menilai pembenahan sistem MBG jauh lebih penting daripada menambah tanggung jawab sekolah.
“Jangan karena ingin program berjalan lebih mudah, akhirnya sekolah yang menanggung pekerjaan tambahan. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas,” kata Syafrizal.
