LINEAR.CO.ID | ACEH TIMUR – Kekacauan data korban banjir di Aceh Timur memicu ratusan warga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati di Idi Rayeuk, Kamis (2/4/2026).
Para demonstran menilai kekacauan pendataan menyebabkan banyak warga terdampak belum menerima bantuan, baik berupa jaminan hidup (jadup) maupun Dana Tunggu Hunian (DTH). Menariknya, aksi ini didominasi oleh kaum ibu yang secara bergantian menyampaikan orasi.
Dalam orasinya, massa menyebutkan bahwa data penerima bantuan masih simpang siur dan tidak akuntabel. Akibatnya, sejumlah korban yang seharusnya berhak justru belum mendapatkan bantuan sama sekali.
Koordinator aksi, Rony Haryanto, menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan seluruh persoalan terkait penanganan korban banjir di Aceh, khususnya Aceh Timur, tanpa penundaan.
Kedua, meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk BNPB, BPBD Aceh Timur, Kementerian Sosial RI, serta Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, untuk memberikan hak korban secara adil tanpa diskriminasi.
Ketiga, massa menagih komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tanpa bantuan asing. Pernyataan tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui pemenuhan hak seluruh korban banjir.
Keempat, demonstran menuntut evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan yang dinilai masih bermasalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, mereka mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperjuangkan nasib seluruh korban hingga tuntas secara adil.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menemui para demonstran dan memaparkan tahapan penanganan banjir yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
