Bireuen – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Kesbangpol Bireuen gelar Focus Group Discussion (FGD) forum-forum di daerah, dalam rangka kewaspadaan nasional di aula Bappeda Lantai III Gedung Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Bidang Penanganan Covid dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh, Kaban Kesbangpol Bireuen, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bireuen, akademisi, tokoh pemuda.
Perwakilan Keuchik, tokoh perempuan, perwakilan Polres, perwakilan Kodim, dan sejumlah tokoh berpengaruh di Bireuen.
Dalam sambutan tanda dimulainya kegiatan, Kepala Bidang Penanganan Covid dan Kewaspadaan Nasional Dedy Andrian SE MM mewakili Kaban Kesbangpol Aceh mengatakan, tujuan digelarnya FGD guna mengetahui sejauh mana efektifnya forum-forum selaku mitra dari Kesbangpol Bireuen dalam mengatasi sejumlah potensi konflik yang terjadi di kalangan masyarakat.
Setiap forum pasti mempunyai pandangan tersendiri terkait potensi konflik yang akan terjadi. Namun, kita juga harus mencari solusi terbaik supaya dapat keluar dari konflik tersebut.
“Kita juga harus sadar bahwa semua persoalan pasti ada jalan keluar, dan kita harus menjadi pembeda dikalangan masyarakat,” ujarnya, Senin (25/7/2022).
Ia juga mengatakan, kewaspadaan bukan semata-mata untuk menakuti, melainkan untuk mempersiapkan diri seketika hambatan dan tantangan potensi konflik terjadi.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Bireuen, Dr Mukhtaruddin SH MH yang juga selaku pemateri dalam kegiatan tersebut menyebutkan, beberapa forum sebagai mitra dari Kesbangpol yang mendukung keberlangsungan perdamaian Aceh.
Khususnya di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 antara lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), FKUB, FKDM dan FPK.
Forum-forum di Bireuen mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas bagi kelancaran pembangunan daerah.
“Karenanya, dibutuhkan kerja sama untuk dapat menimalisir potensi konflik yang terjadi di kalangan masyarakat,” sebut sapaan Mandes Daka ini. (Dm*)
