LINEAR.CO.ID | BATAM – Wakil Gubernur Aceh bersama Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma, mendorong percepatan rekonstruksi dan pemulihan Aceh pascabencana dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026).
Rapat bertema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana” tersebut dipimpin Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin. Pertemuan membahas berbagai persoalan dan kebutuhan daerah di Sumatera, terutama percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana 25 November 2025.
Aceh dalam forum tersebut diwakili tiga senator, yakni H Sudirman atau Haji Uma, Tgk Ahmada dan Azhari Cage. Rapat turut diisi penyampaian aspirasi daerah serta paparan pemerintah daerah dan kementerian terkait penanganan pascabencana.
Di sela rapat, Haji Uma bersama Wakil Gubernur Aceh membahas sejumlah data dan progres penanganan pascabencana di Aceh, mulai dari Dana Tunggu Hunian (DTH), stimulan rumah rusak, pembangunan hunian tetap hingga pemulihan infrastruktur.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, penerima DTH di Aceh tercatat sebanyak 13.706 kepala keluarga dari total 20.986 kepala keluarga di Sumatera. Sementara dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang yang telah ditransfer mencapai Rp421,21 miliar.
Untuk hunian tetap, sebanyak 12.671 unit telah diverifikasi dari 24.400 unit yang diusulkan. Sedangkan pemulihan infrastruktur, salah satunya Jembatan Kutablang, Bireuen, telah mencapai progres 95 persen dan ditargetkan dapat difungsikan pada 20 September 2026.
Haji Uma menegaskan percepatan penyelesaian administrasi harus menjadi perhatian agar bantuan yang telah direncanakan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.
“Data kita bedah bersama Wagub Aceh. Aceh 847 jiwa meninggal, 89 hilang. Ini duka terbesar. Jangan sampai urusan berkas menghambat DTH, stimulan, dan huntap. Kita kejar tuntas sebelum musim hujan,” ujar Haji Uma.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, DPD RI dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar proses pemulihan tidak terkendala persoalan administratif maupun koordinasi antarlembaga.
“Sinergi DPD RI, Pemprov, dan Kementerian harus kuat. Rakyat Aceh butuh kepastian, bukan hanya rapat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh mencapai sekitar Rp150 triliun. Sementara alokasi yang telah disetujui pemerintah pusat disebut baru mencapai Rp58,9 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan kebutuhan sekitar Rp91,1 triliun.
Haji Uma menyatakan DPD RI akan terus mendorong pemerintah pusat agar kebutuhan anggaran pemulihan Aceh mendapat perhatian dan dapat ditingkatkan sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Kesenjangan Rp91,1 triliun ini harus kita kejar bersama. DPD RI akan terus mengawal ke pusat agar alokasi ditambah,” tegas Haji Uma.
Rapat turut menghadirkan paparan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB serta Kementerian Dalam Negeri selaku Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Haji Uma berharap pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, terutama menyangkut kebutuhan hunian masyarakat, pemulihan infrastruktur serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
