LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH– Kepercayaan investor, kepastian hukum, regulasi, infrastruktur, hingga pengelolaan potensi ekonomi menjadi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi Aceh untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Persoalan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik #Series3ACI yang digelar Aceh Cakrawala Institute (ACI) di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Diskusi mengangkat tema “Membangun Daya Saing dan Iklim Investasi Aceh di Era Perdamaian Berkelanjutan” dengan menghadirkan akademisi, anggota legislatif, dan pelaku usaha.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Rustam Effendi, mengatakan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong masuknya investasi ke Aceh. Menurut Rustam, besarnya potensi sumber daya alam dan keunggulan geografis Aceh belum cukup apabila tidak disertai kepastian hukum dan perizinan yang jelas. “Investor membutuhkan kepastian hukum dan perizinan. Mereka harus yakin bahwa investasi yang ditanamkan aman dan terlindungi. Itu yang paling penting,” kata Rustam. Ia menilai pemerintah perlu memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanpa kepastian tersebut, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Aceh akan sulit dikonversi menjadi investasi.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, mengatakan Aceh perlu menawarkan potensi ekonominya secara lebih konkret kepada investor. Menurut Nasir, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan keunggulan geografis dan sumber daya Aceh menjadi peluang usaha yang jelas dan menarik. Ia menyoroti posisi Aceh di ujung barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan kawasan samudra. Keunggulan tersebut, kata dia, perlu dikembangkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Nasir juga mendorong pengembangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, Sabang perlu dipandang sebagai proyek ekonomis, bukan semata-mata proyek politis, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Selain investasi, Nasir menyoroti pengelolaan sektor minyak dan gas di Aceh. Ia menilai proses komunikasi dan negosiasi dengan perusahaan migas perlu disesuaikan dengan skala dan karakter perusahaan. “Seluruh proses negosiasi sektor migas harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya. Regulasi Jangan Tumpang Tindih.
Dari sisi legislatif daerah, Anggota Komisi IV DPR Aceh, Khalid, S.Pd.I, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan regulasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengatakan pemerintah dan DPR Aceh perlu memastikan kebijakan daerah tidak menjadi hambatan bagi investor. Menurut Khalid, regulasi harus disusun secara jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih agar memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Aceh Bidang Investasi, TAF Haikal, menyoroti pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dari perspektif dunia usaha. Menurut dia, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar potensi ekonomi Aceh dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Direktur Eksekutif ACI, Agus Maulidar, mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari komitmen ACI untuk mengawal isu pembangunan sekaligus memperluas wawasan masyarakat mengenai persoalan strategis di Aceh. “Sinergi antara akademisi, legislatif, dan pelaku usaha penting dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan Aceh yang lebih kompetitif,” kata Agus. Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk merumuskan gagasan dan langkah konkret dalam memperkuat daya saing serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Aceh.
