LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kini tengah menjadi pusat perhatian publik terkait rencana pengadaan fasilitas kendaraan jabatan. Minta ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat untuk menganggarkan Mobil Dinas BL 1 dan BL 2 jenis Reborn, Jumat, (02/10/26).
Di tengah kondisi keuangan daerah yang dilaporkan sedang mengalami defisit, Walikota Subulussalam secara resmi meminta kepada pihak DPR agar menganggarkan pengadaan mobil dinas baru.
Adapun kendaraan yang diusulkan oleh orang nomor satu di Kota Subulussalam ini, direncanakan dari jenis Reborn untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Pengusulan tersebut memicu diskusi hangat karena muncul di waktu yang dianggap kurang tepat oleh sebagian kalangan masyarakat. Mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas, prioritas pengalokasian dana menjadi poin kritikal yang disorot.
Meski demikian, permohonan tersebut telah disampaikannya langsung pada saat rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama rancangan qanun Kota Subulussalam tentang APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026 di akhir September 2026 kemarin.
Dikesempatan itu, Walikota Subulussalam H M Rasyid merequest Jenis mobil Reborn yang diusulkannya kepada DPR sebagai kebutuhan operasional Wali dan Wakil Walikota. Namun, tantangan utamanya adalah, menyelaraskan kebutuhan tersebut dengan kemampuan kas daerah yang sedang tertekan.
DPR Subulussalam kini memiliki tanggung jawab besar untuk meninjau kembali apakah pengadaan tersebut merupakan kebutuhan mendesak atau dapat ditunda demi efisiensi anggaran, meskipun penganggaran di Tahun Anggaran 2027.
Sementara, LINEAR.CO.ID masih menanti keputusan dari DPR Subulussalam untuk melakukan proses pembahasan di Tahun Anggaran 2027 yang sampai saat ini masih memerlukan rangkaian tahapan panjang di tingkat legislatif.
Keputusan final mengenai disetujui atau tidaknya pengadaan mobil dinas tersebut akan sangat bergantung pada hasil evaluasi skala prioritas pembangunan dan pemulihan kondisi ekonomi daerah.
Harapan saat ini agar kebijakan anggaran yang diambil nantinya lebih berpihak pada kepentingan publik luas dan penyelesaian masalah defisit yang sedang melanda keuangan Kota Subulussalam saat ini. (*)
