LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA – Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnain, menilai pernyataan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya (DLHK), Fajar Ayu Syafriani, S.T., terkait persoalan sampah sudah tepat.
Menurut Zulkarnain, persoalan sampah di Abdya tidak akan selesai jika hanya bertumpu kepada pemerintah saja tapi kesadaran masyarakat juga dan jangan saling menyalahkan.
Semua pihak perlu mencari solusi konkret sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.
Pernyataan Zulkarnain itu muncul setelah Fajar Ayu Syafriani angkat bicara terkait sorotan terhadap sampah yang masih berserakan di sejumlah wilayah Abdya.
Ayu menegaskan, persoalan sampah tidak bisa seluruhnya terbebankan kepada DLHK.
Keterbatasan armada, anggaran, serta tanggung jawab masyarakat menjadi sejumlah faktor yang perlu penglihatan secara berimbang.
“Selama kondisi armada hanya mampu mengangkut 20 persen saja se-Abdya, jangan salah kalau sampah masih bertebaran di mana-mana,” tegas Ayu saat dikonfirmasi, Selasa (11-8-2026).
Menurut Ayu, DLHK tidak memiliki kapasitas untuk mengangkut seluruh timbulan sampah yang muncul di Kabupaten Abdya.
Kemampuan armada saat ini hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan pengangkutan sampah secara keseluruhan.
Karena itu, ia meminta masyarakat maupun pihak lain tidak langsung menyudutkan DLHK ketika masih menemukan tumpukan sampah di berbagai lokasi.
“Selama anggaran belum bisa memenuhi kebutuhan persampahan, jangan pojokkan kami untuk mengelola seluruh timbulan sampah di Abdya,” ujarnya.
Ayu juga menegaskan status pelanggan menjadi salah satu dasar pelayanan pengangkutan sampah oleh DLHK.
“Wewenang kami yang menjadi pelanggan kami. Yang bukan pelanggan, kami berhak tidak mengangkut,” katanya.
Menurut Ayu, masyarakat perlu memahami perbedaan kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan sampah.
Sampah masyarakat juga menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
“Mohon telaah beda kewajiban dan wewenang. Sampah adalah tanggung jawab masing-masing individu. Jadi bukan tugas LH sendiri,” tegasnya.
Di tengah sorotan tersebut, Ayu menyebut DLHK telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan sampah liar.
Pihaknya telah mendata lokasi pembuangan sampah liar di Kecamatan Susoh dan Blangpidie.
Hasil pendataan tersebut kemudian DLHK sampaikan kepada para camat untuk penindaklanjutkan sesuai instruksi Bupati Abdya.
“Kami sudah mendata tempat sampah liar di Kecamatan Susoh dan Blangpidie. Sudah kami sampaikan kepada para camat untuk ditindaklanjuti sesuai instruksi bupati,” ungkap Ayu.
Sekitar satu bulan lalu, DLHK juga mengumpulkan para camat dalam forum di ruang oproom bupati.
Dalam pertemuan itu, DLHK mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat kecamatan dan gampong.
Menurut Ayu, langkah tersebut kemudian mendapat penguatan melalui instruksi bupati dan ketentuan qanun mengenai pengelolaan sampah.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak.
DLHK, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan masyarakat harus menjalankan peran masing-masing.
“Kita sama-sama. Kita saling support,” katanya.
Ayu mengaku tidak keberatan jika persoalan sampah menjadi perhatian publik.
Namun, ia meminta kritik tidak diarahkan seolah-olah DLHK tidak bekerja.
“Tolong jangan ada bahasa memojokkan, seolah-olah kami tidak bekerja. Sudah sakit kepala kami mengurusinya,” tegas Ayu.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat anggaran dan armada persampahan apabila ingin seluruh timbulan sampah di Abdya terangkut.
Menanggapi kondisi tersebut, Zulkarnain mengatakan pernyataan Ayu justru harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia menilai pemerintah perlu melihat keterbatasan armada sebagai persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluar.
“Pernyataan Kabid LH sudah benar. Yang kita cari itu solusi, bukan saling hujat,” kata Zulkarnain.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat sarana dan prasarana persampahan.
“Kalau armada kurang, pemerintah harus mencari solusi. Jangan hanya menyuruh masyarakat sadar membuang sampah, sementara fasilitas pengangkutnya tidak cukup,” ujarnya.
Zulkarnain juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan yang bekerja di lapangan.
Menurutnya, petugas sampah juga manusia yang membutuhkan perlakuan layak.
Pemerintah perlu memastikan beban kerja mereka sebanding dengan dukungan anggaran dan penghasilan yang mereka terima.
“Petugas sampah juga manusia. Harus diperlakukan secara manusiawi. Jangan dipaksakan kalau gaji mereka tidak memadai,” tegas Zulkarnain.
Ia menilai pemerintah dapat mengkaji penambahan armada hingga tingkat Kecamatan.
Menurutnya, setiap Kecamatan yang memiliki kemampuan anggaran dapat menyediakan kendaraan pengangkut sampah untuk melayani wilayahnya masing-masing.
“Kalau perlu, satu Kecamatan menyediakan empat unit mobil angkut diluar armada yang sudah ada. Ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah yang menumpuk di permukiman,” katanya.
Sementara itu, Zulkarnain menyarankan armada yang sudah tersedia pada LHKP agar pemerintah fokuskan pada kawasan dengan aktivitas masyarakat tinggi.
“Armada yang sudah ada di LHKP bisa difokuskan di tempat-tempat ramai seperti daerah pasar dan kota,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, menurut Zulkarnain, pemerintah dapat membagi tanggung jawab pengelolaan sampah secara lebih jelas antara pemerintah kabupaten, kecamatan, gampong, petugas kebersihan, dan masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mencari pihak yang harus disalahkan.
“Solusi harus benar-benar kita cari. Kesadaran masyarakat juga harus tumbuh, tetapi pemerintah harus hadir dengan armada dan sistem yang memadai,” pungkasnya.
