LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Mengejutkan, baru-baru ini Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kembali menempatkan sebanyak tiga jabatan strategis di lingkungan Pemerintah setempat, berstatus Pelaksana Tugas (PLT), Ahad, (29/3/26).
Ketiga posisi jabatan tersebut, yakni. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK). Kemudian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sebelumnya, jabatan di Bappeda dan BPKD Kota Subulussalam itu sempat di sorot, lantaran berstatus PLT. Setelah itu, Walikota Subulussalam kembali menempatkan ditiga jabatan yang berstatus PLT.
Kondisi ini sempat memicu polemik luas karena ketiga posisi tersebut merupakan tulang punggung dalam tata kelola anggaran dan perencanaan daerah.
Momentum perubahan ini terjadi pada pekan kedua Maret, tepatnya 16 Maret 2026, di tengah suasana khidmat Ramadan 1447 Hijriah.
Aula Pendopo Wali Kota Subulussalam menjadi saksi bisu dilaksanakannya prosesi serah terima jabatan yang telah lama dinantikan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Prosesi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh terkait pemberhentian Sekda sebelumnya, serta diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Subulussalam. Langkah hukum ini menjadi dasar kuat bagi perombakan kabinet secara besar-besaran di tubuh Pemerintahan Kota Subulussalam.
Disana, Kepala BKPSDM Kota Subulussalam, Rano Saraan, membacakan langsung keputusan tersebut yang tidak hanya mengisi posisi eselon dua, tetapi juga menyentuh jabatan administrator hingga pengawas. Pelantikan ini dianggap sebagai upaya “cuci gudang” untuk menyegarkan kembali mesin pemerintahan yang sempat melambat.
Sorotan utama tertuju pada pengisian jabatan Sekda yang secara otomatis juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK). Kehadiran pejabat definitif di posisi ini diharapkan mampu mengurai benang kusut pengelolaan anggaran yang selama ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Dalam amanatnya, Wali Kota Subulussalam menekankan bahwa para pejabat yang baru dilantik memikul beban sejarah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Profesionalisme dan kecepatan kerja menjadi tuntutan mutlak bagi mereka yang kini duduk di kursi kekuasaan strategis tersebut.
Wali Kota menitipkan harapan besar agar seluruh pejabat mampu membangun jembatan komunikasi yang lebih solid antar Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Koordinasi yang selama ini dianggap lemah harus segera bertransformasi menjadi kolaborasi yang efektif demi percepatan pembangunan daerah.
“Para pejabat yang telah dilantik harus mampu menjalankan fungsi koordinasi antar-SKPK dengan lebih efektif untuk menjawab tantangan birokrasi saat ini,” tegas Rasyid waktu itu.
Langkah perombakan di bulan suci itu dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Subulussalam ingin menutup celah pemicu kritik publik. Kini, efektivitas kinerja para “nakhoda” baru tersebut akan diuji dalam sisa tahun anggaran 2026 yang penuh dengan tantangan ekonomi. (*)
