LINEAR.CO.ID | JAKARTA – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengusulkan DPRD membentuk Panitia Seleksi khusus dalam penentuan nama usulan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Walaupun tidak ada instruksi spesifik dari Kemendagri, logikanya kita bisa bandingkan dengan pemilihan pengganti Wakil Gubernur kemarin sampai dibentuk Pansel tersendiri. Masa untuk jabatan Gubernur kita tidak ada mekanisme rinci?” kata Ara, sapaan akrab Anggara, dalam keterangan resmi, Minggu (4/9/2022).
Ara menjelaskan, dengan dibentuknya Pansel memungkinkan ada proses demokratis untuk mendapatkan nama berkualitas.
“Dengan membentuk Pansel kita bisa pastikan peran yang proporsional dari setiap partai, bisa ada mekanisme uji kompetensinya. Sampai keluar tiga nama usulan itu juga jelas prosesnya bagaimana,” tambah Ara.
Selain itu, Ara berharap di waktu yang sempit ini masyarakat umum juga dapat dilibatkan dalam penentuan nama kandidat Pj Gubernur.
“Waktunya memang sudah tipis, tapi bukan berarti kita mengabaikan suara dari masyarakat. Jika dari Kemendagri tidak ada mekanisme usulan publik, kami harap DPRD bisa menginisiasi ini,” tutup Ara.
Sebelumnya, Pengamat politik yang juga pemerhati pemilu Jerry Sumampouw menyarankan agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan sebaiknya dari internal Kementerian Dalam Negeri karena pejabat internal Kemendagri sangat memahami persoalan pemerintah daerah.
Jadi, menurut saya, sangat tepat kalau Pj. Gubernur DKI Jakarta diisi oleh orang dari Kemendagri sebab mereka ini lebih paham persoalan di setiap pemerintah daerah,” kata Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.
Selain itu, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini, sosok Pj Gubernur haruslah orang benar-benar memahami sekaligus berpengalaman di bidang birokrasi. Dengan bekal tersebut, mereka dapat langsung bekerja tanpa harus belajar ketika mendapat tugas.
“Orang yang paham birokrasi pemerintah daerah ‘kan hanya orang-orang Kemendagri. Jadi, ketika dipercaya menjabat Pj Gubernur orang Kemendagri ini bisa langsung kerja tak perlu belajar lagi, mengingat waktu menjadi Pj. Gubernur DKI hanya 2 tahun,” kata Jerry.
Di lain sisi, Pj Gubernur DKI juga akan menghadapi tahun politik saat menjalankan roda pemerintahannya nanti. Oleh karena itu, Pj. Gubernur DKI haruslah sosok yang netral dan tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
“Saya kira sosok Pj Gubernur DKI ini harus benar-benar orang dari birokrasi murni. Nah, sosok itu ada di internal Kemendagri,” katanya.
Mengenai sosok tersebut, Jeirry mengomentari munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang dinilai dapat menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta. “Kalau saya berpendapat sangat tepat kalau Kemendagri menugaskan Pak Bahtiar untuk jadi Pj Gubernur DKI walaupun nantinya Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menentukan,” ucapnya. (*)
