LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Hubungan antara kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya (Abdya) dan sejumlah kepala bidang (Kabid) di kantor itu dikabarkan retak. Kamis (03-08-2023)
Pasalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gusvizarni, diduga mulai tak percaya kepada anak buahnya, terbukti sejumlah kepala bidang (Kabid) tidak diberi wewenang mengelola kegiatan dan keuangan.
Untuk pengelolaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kadisdik yang belum genap enam bulan dilantik memberikan kepercayaan kepada Kepala Seksi (Kasi) yang jabatannya satu tingkat dibawah kabid.
Kondisi ini sudah berjalan sejak Gusvizarni dilantik menjadi kadis. Bukan saja tidak diberi wewenang kepada Kabid, Kadis juga kurang melibatkan para kabid dalam sejumlah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di dinas.
Bedasarkan data yang diterima Linear.co.id dari empat kabid di Dinas Pendidikan hanya satu kabid yang diberi PPTK yakni Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Ikhwanul Muslim.
Sementara tiga kabid lainnya yakni Kabid Pemuda dan Olah Raga (Pora), Azhar, Kabid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Yurizal dan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Dedi Istakri tidak diberikan wewenang.
Bukan saja itu kepercayaan Kadis juga menurun kepada sekretarisnya sendiri yang selama ini menemani dalam berbagai kegiatan.
Kondisi ini diamini Kadisdik Abdya Gusvizarni yang diwawancara wartawan. Namun dirinya membantah tidak memakai kabid.
“Hubungan kami baik baik saja, tetapi ada hal lain yang kepercayaan itu diberikan kepada orang lain,” kata Gusvizarni.
Dijelaskan, dari tiga kabid yang tidak diberikan PPTK, satu Kabid Pora mengundurkan diri, sementara Kabid PAUD diberikan kepada Kasi karena kasinya memiliki basic teknis.
Sedangkan Kabid Dikdas ada persoalan lain sehingga tidak diberikan tanggung jawab sebagai PPTK.
Saat ditanya apa persoalannya, kadis enggan memberikan penjelasan.
”Tidak elok disampaikan melalui telpon,” ujar Gusvizarni.
Informasi yang diterima, Kadisdik Abdya Gusvizarni juga sudah pernah mengusulkan pergantian kabid kepada Pj Bupati, namun usulan tersebut sampai hari ini belum terpenuhi.
Untuk meganti seorang kabid, sekarang harus melalui proses panjang hingga ke pusat bukan seperti tahun tahun sebelumnya bisa diganti sesuka hati.(*)
