LINEAR.CO.ID | NAGAN RAYA – Juru Bicara Rakyat Aceh, Khalilullah, menyampaikan kritik keras dan rasa kekecewaan mendalam atas agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kabupaten Nagan Raya.
Di tengah duka dan kehancuran akibat bencana banjir susulan serta longsor yang melumpuhkan berbagai daerah di Aceh, pemerintah pusat justru menggelar panggung seremonial megah pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.
Menurut Khalilullah, panggung megah yang menyedot perhatian dan anggaran besar ini memperlihatkan betapa timpangnya prioritas negara terhadap jeritan rakyat di lapangan.
“Saat masyarakat Aceh harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan berjuang menyambung hidup di tengah genangan banjir serta ancaman longsor, negara justru menyuguhkan atraksi kemewahan seremonial.
Ini adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang sangat menyayat hati,” tegas Khalilullah.
Ia menepis anggapan bahwa Aceh saat ini sedang berada dalam krisis nasionalisme yang membutuhkan konsolidasi simbolik berskala kolosal.
Menurutnya, persoalan utama Aceh hari ini adalah persoalan kemanusiaan, keselamatan jiwa,dan ketahanan ekonomi pascabencana.
“Perdamaian Aceh telah berdiri kokoh di atas MoU Helsinki selama lebih dari dua dekade (21 tahun). Tidak ada darurat nasionalisme di Aceh. Kalaupun ada pengibaran bendera Bulan Bintang di beberapa titik, itu bukanlah gerakan masif,melainkan akumulasi kekecewaan rakyat atas lambatnya pembangunan, pemulihan ekonomi, dan penanganan bencana yang lamban,” ujarnya.
Khalilullah berpandangan bahwa ukuran sejati kepedulian seorang Kepala Negara bukanlah seberapa panjang bendera yang dibentangkan di jalanan, melainkan seberapa hadir negara di titik-titik penderitaan rakyatnya.
“Jika Presiden sungguh-sungguh mencintai rakyat Aceh, lokasi yang harus diprioritaskan untuk didatangi adalah posko-posko pengungsian dan wilayah terisolasi akibat longsor. Kehadiran fisik Presiden di lokasi bencana jauh lebih bermakna untuk menginstruksikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan ketimbang menghadiri seremoni yang berjarak dari realitas penderitaan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Khalilullah menilai proyek pembentangan bendera 24 kilometer tersebut tak lebih dari sekadar gimmickpolitik untuk mencari muka dan menarik perhatian Presiden, tanpa memberikan dampak substantif bagi masyarakat Nagan Raya maupun Aceh secara umum.
Kritik tajam juga diarahkan pada minimnya partisipasi dan perputaran ekonomi lokal dalam hajatan besar ini. Informasi bahwa bendera tersebut diproduksi dan dijahit di luar Aceh semakin mengonfirmasi bahwa acara ini asing dari kepentingan rakyat tempatan.
“Di tengah warga yang membutuhkan perputaran ekonomi pascabencana, bendera jutaan rupiah itu bahkan tidak dijahit oleh penjahit lokal Nagan Raya atau Aceh. Di mana letak pemberdayaan ekonominya? Acara ini megah di atas kertas dan panggung, tetapi hampa manfaat bagi perut dan keselamatan rakyat Aceh,” pungkas Khalilullah.
