LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam belum melakukan pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) setempat, Tahun Anggaran (TA) 2027, Selasa, (10/11/26).
Penyusunan anggaran Kota yang seharusnya menjadi prioritas utama demi kelangsungan pembangunan di Kota Subulussalam, kini malah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Pasalnya, hingga saat ini pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 dilaporkan belum juga dimulai.
“Belum ada pembahasan APBK TA 2027,” ujar Sarkani SE, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Subulussalam.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan mengenai efektivitas koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif di Kota yang berjulukan Sada Kata itu.
Ketidakjelasan jadwal pembahasan ini berpotensi besar menghambat realisasi berbagai program strategis yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat luas pada Tahun Anggaran mendatang.
Dikhawatirkan, dampak keterlambatan pembahasan anggaran dalam pembahasan APBK bukanlah persoalan administratif semata.
Berdasarkan analisis tata kelola pemerintahan, penundaan ini dapat berdampak sistemik terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jika tahapan pembahasan terus molor, Kota Subulussalam berisiko menghadapi sanksi administratif dari pemerintah pusat, termasuk potensi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Insentif Daerah (DID).
Selain itu, pelayanan publik di tingkat dasar juga akan terancam dengan tidak optimal karena kepastian pendanaan operasional yang belum mengantongi payung hukum yang sah.
Urgensi sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) untuk segera duduk bersama.
Proses sinkronisasi antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus segera dirampungkan agar draf Rancangan APBK 2027 dapat segera dibahas secara mendalam dan disahkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tanpa adanya komitmen politik yang kuat, stagnasi ini diprediksi akan merugikan stabilitas ekonomi lokal di Kota Subulussalam dan dikhawatirkan akan keterlambatan pengesahan seperti tahun anggaran sebelumnya.
Publik kini menanti langkah nyata dari para pengambil kebijakan di Kota Sada Kata itu untuk memecah kebuntuan ini sebelum memasuki akhir tahun anggaran yang semakin dekat. (*)
