LINEAR.CO.ID | ACEH TIMUR – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Junaidi, SE, meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Timur untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak banjir yang melanda sejumlah kecamatan di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Junaidi, bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi warga yang hingga kini masih berupaya memulihkan kehidupan mereka pasca musibah.
“Kami meminta PDAM Aceh Timur untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak banjir dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan, keringanan, atau bahkan pembebasan tagihan air bagi pelanggan di kawasan terdampak. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi dan kehidupan mereka setelah bencana,” kata Junaidi kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
Selain itu, Junaidi SE juga meminta pihak PDAM untuk mengambil langkah pemutihan terhadap tunggakan tagihan masyarakat baik sebelum banjir maupun sesudah banjir.
Politisi Partai Gerindra itu menilai kebijakan kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan daerah sekaligus wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Menurutnya, banyak warga yang selama banjir mengalami kerugian material, kehilangan sumber pendapatan sementara, hingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan rumah dan memperbaiki berbagai kerusakan akibat genangan air.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah beserta seluruh perusahaan milik daerah harus hadir memberikan solusi dan dukungan nyata kepada masyarakat. Jangan sampai warga yang sedang berusaha bangkit dari dampak bencana masih dibebani dengan kewajiban yang sebenarnya dapat diberikan keringanan melalui kebijakan khusus,” ujarnya.
Junaidi juga meminta manajemen PDAM Aceh Timur segera melakukan pendataan terhadap pelanggan yang berada di wilayah terdampak banjir agar kebijakan kompensasi dapat diberikan secara tepat sasaran dan transparan.
“Kami berharap pihak PDAM dapat segera melakukan kajian dan mengambil langkah konkret. Kompensasi ini bukan semata-mata persoalan tagihan air, tetapi juga bentuk empati dan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Saya yakin kebijakan ini akan mendapat dukungan luas dari masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Junaidi mengajak seluruh instansi terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat proses pemulihan pasca banjir, baik dari sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun bantuan sosial bagi warga terdampak.
Ia berharap berbagai langkah yang diambil pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di Aceh Timur dapat kembali berjalan normal.
“Bencana ini adalah ujian bersama. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan baik,” pungkas Junaidi.
