LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh menjadi perhatian serius Ikatan Mahasiswa Banda Aceh (IKAMBA). Kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong membeli BBM dalam jumlah besar menunjukkan adanya kegelisahan publik terkait ketersediaan energi. Kondisi ini tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas distribusi, tetapi juga dapat memicu kelangkaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Ketua IKAMBA, M. Geubry Al Fattah Budian, menilai bahwa situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa pengendalian yang jelas dari pemerintah kota. Menurutnya, ketika kepanikan mulai terjadi di tengah masyarakat, pemerintah harus segera hadir mengambil langkah cepat untuk menenangkan masyarakat serta memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal.
“Kami berharap Pemerintah Kota Banda Aceh jangan lamban merespons kondisi ini. Ketika masyarakat mulai diliputi kepanikan, pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan distribusi BBM tetap stabil dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar M. Geubry Al Fattah Budian, Ketua IKAMBA.
IKAMBA juga menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan distribusi BBM di Banda Aceh tetap berjalan secara tertib dan terkendali.
“Jika pengawasan distribusi tidak diperketat, kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penimbunan ataupun pembelian dalam jumlah tidak wajar. Hal seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Karena itu, IKAMBA mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera turun langsung mengawal distribusi BBM di lapangan serta memastikan tidak ada praktik penimbunan yang terjadi di tengah situasi kepanikan masyarakat.
Menurut IKAMBA, stabilitas kebutuhan dasar masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus bertindak cepat dan tegas agar situasi panic buying ini tidak berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan distribusi BBM berjalan secara tertib dan adil bagi seluruh masyarakat. Pembiaran terhadap situasi ini hanya akan memperburuk keadaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup. Geubry
