LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Kontroversi statemen Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, terkait rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam terkait pembatalan pemilihan BPK dinilai Safran Kombih SH MH telah melecehkan lembaga DPR setempat.
Pasalnya, statemen Sekda Subulussalam yang mengatakan DPR salah masuk kamar karena rekomendasi pembatalan pemilihan BPK se Kota setempat itu, dinilai Safran sebuah pelecehan terhadap lembaga DPR.
Selaku Sekda, terang Safran, seharusnya dapat mempertimbangkan rekomendasi dari sang pengawas eksekutif itu dan mengajak bermusyawarah, tidak perlu saling berbalas pantun.
Tidak hanya itu saja, menurut Safran, Sekda Subulussalam ini terlalu mencampuri yang bukan urusannya. Terkesan, Sekda Subulussalam telah membangun sekat antara lembaga Legislatif dan Eksekutif di Pemerintahan Kota Subulussalam itu.
“Eksekutif menyalahkan Legislatif, ini tidak pernah terjadi dimana pun, hanya ada di Kota Subulussalam. Harusnya Sekda ini dapat memediasi antara legislatif dan eksekutif bukannya malah memisahkan ke dua lembaga ini,” jelas Safran.
Kita berharap tambah Safran, agar Sekda Subulussalam ini dapat belajar lagi terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya menjabat sebagai Sekda dan dapat sesegera mungkin mengetahui istimewa nya lembaga DPR itu.
“Mudah-mudahan pak Sekda Kota Subulussalam yang terhormat ini dapat lebih mengetahui Tupoksinya, agar tidak typo dalam memberikan statemen kepada publik, malu kita sebagai warga Kota Subulussalam,” pungkas Safran.
Sebelumnya, penjaringan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) se Kota Subulussalam ini tuai kontroversi. Lantaran di duga bertentangan dengan perwal.
Seperti yang di sampaikan Syahbudiono ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kota Subulussalam. Menurutnya, penjaringan BPK se Kota Subulussalam kali ini, terkesan sangat bertentangan dengan Perwal yang di maksud.
Berujung, DPR melakukan pemanggilan terhadap DPMK dan Camat se Kota Subulussalam. Disana, DPR merekomendasikan agar Pemko Subulussalam https://linear.co.id/dpr-tegaskan-pemko-subulussalam-tunda-pemilihan-bpk/. (*)
