LINER.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen atau BIN Jendral Polisi (Purn) Budi Gunawan memberi analisis tentang situasi perekonomian di 2023. 2023 merupakan tahun yang gelap dan penuh ketidakpastian.
“Foresight (tinjauan masa depan) dari intelijen dunia itu menggambarkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is coming,” ucap Budi.
Budi Gunawan menjelaskan sudah membeberkan situasi 2023 dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan, kata dia, ada yang menggambarkan bahwa 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi.
Baca Juga: PJ Bupati Minta ICMI Aceh Utara Ikut Pikirkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat
“Yang dampaknya akan berpengaruh sampai dengan ke daerah yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga di sudut-sudut kota, di kabupaten hingga pelosok-pelosok desa,” jelasnya.
Berdasarkan foresight intelijen, analisa big data BIN, dan counterpart intelijen dunia, ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada 2023 yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pertama, perang Rusia dan Ukraina yang diprediksi masih akan berlangsung lama dan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala yang terbatas.
Perang antara kedua yang terjadi, telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia. Di samping itu, menurut Budi, situasi konflik geopolitik Tiongkok dan Taiwan di Selat Taiwan juga akan makin memprihatinkan karena akan mempengaruhi jalur logistik dunia.
Baca Juga: Pasar Global Memburuk Drastis, Ruangguru PHK Ratusan Karyawan
Kedua, menurut Budi, infrastruktur di negara-negara Eropa mulai banyak yang terbengkalai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Budi mencontohkan Italia sedang mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan.
“Sementara di beberapa negara Afrika ini sangat bergantung 90% impor akan gandum dari Rusia dan Ukraina. Oleh karenanya saat ini mereka sedang terancam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrem,” jelasnya.
Khusus untuk Indonesia, dia menjelaskan ada pekerjaan rumah yang sangat besar di mana per Januari 2023, Indonesia akan menjadi negara net importir komoditas pangan khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih.
Baca Juga: Terjadi Mafia Jual Beli Proyek dilingkungan OPD Pemko Lhokseumawe
“Oleh karenanya peran pemda ini memang sangat dibutuhkan guna mengatasi akan potensi terjadinya krisis pangan tersebut,” ujar Budi.
Ketiga, adanya krisis mata pencarian dan meningkatnya PHK serta angka pengangguran global yang diperparah pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi lebih kompleks dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan.
Budi mengatakan, sebagian besar pemda dan industri lokal belum familiar dan belum siap dengan skema dan business model ekonomi hijau.
Baca Juga: Ekonom Nilai Kabinet Jokowi Perlu Reshuffle: Terlalu Banyak Pencitraan
“Yang jika kita salah dalam pengelolaan maka akan sangat berpotensi akan meningkatkan beban utang serta rentan terhadap perubahan teknologi,” tegas Budi.
Keempat, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat tingginya inflasi global. Hal ini menyebabkan tingginya beban impor yang berdampak pada industri nasional, meningkatnya pengangguran serta menurunnya daya beli masyarakat.
Walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkendala resesi, Budi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 4,7%-5,3%.
“Dari hasil foresight intelijen dunia menunjukkan bahwa akan terjadi ketimpangan wilayah dan antarkelompok masyarakat di satu daerah yang semakin tinggi. Sehingga hal tersebut berpotensi mengurangi pertumbuhan di daerah kurang lebih 1,2%,” kata Budi.
Sumber: Berita Satu
