Subulussalam
Beranda | Sengketa Lahan Wakaf di Kampong Badar Memanas, Berujung Laporan ke Polisi

Sengketa Lahan Wakaf di Kampong Badar Memanas, Berujung Laporan ke Polisi

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Perselisihan hak atas kepemilikan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang awalnya di wakafkan di Kampong Badar, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam memanas. Berujung ahli waris lakukan laporan ke Polisi setempat, Senin, (16/11/26).

Mencuatnya persoalan tersebut malah berlanjut ke ranah hukum. Lantaran, telah beberapa kali dilakukan mediasi di tingkat kecamatan, tak kunjung mendapatkan keputusan bersama. (Foto Ilustrasi)

Oleh karena itu, seorang ahli waris Dolly S Cibro secara resmi telah melaporkan oknum Nadzir (BRN) kepihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 502 UU 1/2023 Juncto 41 Tahun 2004.

Laporan itu, menjadi puncak dari ketegangan yang terjadi antara pihak keluarga pemilik tanah dengan pihak pengelola wakaf atau Nadzir yang dilaporkan di lokasi tersebut.

Upaya hukum yang diambil ahli waris seta para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kampong Badar, demi menuntut keadilan serta kejelasan status hukum atas aset yang diklaim merupakan hak turun-temurun dari keluarga pelapor.

8.381 Warga Terdampak 278 Jiwa Mengungsi di Subulussalam

Adanya dugaan Penyalahgunaan wewenang salah satu Nadzir disana, diketahui Dolly pada saat mendapati adanya penguasaan lahan secara sepihak oleh oknum Nadzir tersebut.

Pihak ahli waris dan Tokoh Masyarat serta Tokoh Agama menuding bahwa Nadzir telah melampaui kewenangannya dalam mengelola tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan wakaf. Namun justru diduga dikuasai tanpa prosedur yang sah.

Ahli waris menegaskan bahwa mereka memiliki dokumen bukti kepemilikan yang kuat dan merasa dirugikan secara materiil atas penguasaan lahan tersebut.

Dolly menyatakan, bahwa langkah melaporkan ke polisi dilakukan karena upaya mediasi yang sebelumnya ditempuh tidak menghasilkan titik temu yang adil bagi semua pihak.

Dolly besreta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama berharap agar pihak berwajib segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang bersangkutan. (*)

Pemko Subulussalam Belum Dirikan Pelayanan Dasar bagi Warga Terdampak Banjir

ร—
ร—