LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Sangat memprihatinkan menyelimuti warga yang terdampak musibah banjir di Kota Subulussalam. Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dilaporkan belum juga membangun fasilitas pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di titik yang terdampak.
Kehadiran pelayanan dasar seperti, posko pengungsian dan dapur umum serta fasilitas kesehatan, merupakan kebutuhan mendesak bagi warga di tengah kepungan air.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kebutuhan vital seperti dapur umum, posko kesehatan, belum lagi dengan penyediaan air bersih yang di sediakan secara memadai. Harusnya Pemko Subulussalam menggagas untuk mendirikan Posko di daerah yang terkena banjir saat ini.
Seperti yang disampaikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah di wilayah yang berpotensi terdampak segera memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca.
Menurutnya, langkah kesiapsiagaan harus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga ketenangan masyarakat.
“Bupati dan Wali Kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan ditengah masyarakat masyarakat nantinya,” dikutip kata Tito dalam siaran pers Satgas PRR, Minggu (15/11/26).
Ia juga meminta agar Pemerintah Daerah di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dari 14 hingga 16 November 2026.
“Kesiapan personel, layanan darurat, fasilitas kesehatan, dan logistik perlu dipastikan agar masyarakat terlindungi dan proses pemulihan pascabencana tetap berjalan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Benca Daerah (BPBD) Kota Subulussalam H Ramadhan ST MM mengatakan, tempat pengungsian hanya ada di Kampong Suak Jampak sedangkan kampong yang terdampak banjir lainnya warga mengungsi ke rumah tetangga dan saudara yang tidak terdampak banjir.
“Tempat pengungsi yang ada di Suak Jampak, sedangkan di desa lainnya di rumah warga dan saudara yang tidak terdampak,” sampai Kepala BPBD Kota Subulussalam.
Ditanyai lebih spesifik terkait pendirian Posko Pengungsian, Dapur Umum dan fasilitas kesehatan, hingga berita ini terbit, Kepala BPBD Subulussalam belum menanggapi pertanyaan media ini.
Ketiadaan pelayanan dasar ini membuat warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengandalkan swadaya atau bantuan seadanya.
Tentunya situasi seperti ini dinilai sangat berisiko, mengingat kebutuhan akan pangan dan layanan medis menjadi prioritas utama saat bencana melanda untuk mencegah munculnya penyakit serta kekurangan gizi bagi anak-anak dan lansia dikemudian hari.
Dikutip dalam laporan Pusdalops PB BPBD Kota Subulussalam per 15 November 2026 pukul 12:00 wib mencatat total Desa terdampak banjir di 3 Kecamatan se Pemko Subulussalam sebanyak 16 Desa.
Dengan total warga yang tedampak sebanyak 1897 KK atau 7703 Jiwa dengan total jumlah pengungsi 70 KK atau 278 Jiwa. (*)
