LINEAR.CO.ID | JAKARTA – Kiprah Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos., M.Sos., yang akrab disapa Haji Uma, mendapat perhatian dari Fajarul Arwalis. Ia menilai aktivitas Haji Uma dalam menyuarakan persoalan Aceh, melakukan advokasi serta merespons berbagai persoalan kemanusiaan menunjukkan pola kerja yang konsisten. Penilaian tersebut, menurut Fajarul, juga terlihat dari tingginya perhatian masyarakat dan media terhadap berbagai aktivitas Haji Uma. Namun, penilaian mengenai tingkat popularitas atau “rating” di antara empat senator Aceh tetap merupakan pandangan Fajarul dan Rizki Manalu, bukan hasil survei independen yang dapat diverifikasi.
Dilansir dari meugah.com, Fajarul mengatakan indikator objektif yang paling kuat mengenai dukungan publik terhadap Haji Uma dapat dilihat dari Pemilu 2024. Berdasarkan rekapitulasi KIP Aceh yang diberitakan sejumlah media, Haji Uma memperoleh 1.060.991 suara, jauh di atas tiga senator Aceh lainnya yang terpilih, yakni Tgk Ahmada 207.464 suara, Darwati A. Gani sekitar 184 ribu suara, dan Azhari Cage 150.934 suara. Perolehan lebih dari satu juta suara itu menempatkan Haji Uma sebagai peraih suara tertinggi DPD RI dari Aceh pada Pemilu 2024.
Menurut Fajarul, besarnya dukungan elektoral tersebut kemudian harus dibaca bersama aktivitas Haji Uma setelah kembali duduk di DPD RI. Salah satu bidang yang cukup menonjol adalah advokasi kemanusiaan dan pekerja migran asal Aceh. Sepanjang 2026, sejumlah kasus yang diberitakan menunjukkan keterlibatannya dalam koordinasi pemulangan maupun perlindungan warga Aceh. Pada Januari, misalnya, ia ikut memfasilitasi pemulangan jenazah Khasnaini Mahara dari Johor, Malaysia. Pada Juni, Haji Uma bersama jaringan masyarakat Aceh di Malaysia juga terlibat dalam pemulangan jenazah Syafi’i, warga Aceh Utara.
Kerja advokasi tersebut juga menyentuh kasus yang membutuhkan koordinasi lintas negara. Pada Juni 2026, Haji Uma berkoordinasi dengan KJRI Johor Bahru terkait perlindungan tiga warga Aceh yang dilaporkan mengalami kekerasan oleh majikan di Malaysia; saat itu dua korban disebut telah berada dalam perlindungan KJRI. Pada bulan yang sama, ia turut mengawal kepulangan jenazah Putri Hensy Aprilda, warga Aceh Tamiang yang dilaporkan menjadi korban pembunuhan di Malaysia.
Aktivitas kemanusiaan itu berlanjut pada Agustus dan September. Pada Agustus 2026, Haji Uma ikut membantu biaya pemulangan jenazah Musfikal, warga Aceh Utara yang ditemukan meninggal di perairan Dumai. Kemudian pada September, ia bersama BP3MI Aceh ikut memfasilitasi penanganan dan pemulangan jenazah Oming, warga Aceh Barat Daya yang meninggal di Batam setelah sebelumnya dideportasi dari Malaysia dalam kondisi sakit. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa isu pekerja migran dan warga Aceh yang mengalami persoalan di luar daerah maupun luar negeri menjadi salah satu bidang yang berulang kali ditanganinya.
Di tingkat nasional, Haji Uma juga tercatat membawa sejumlah isu strategis Aceh. Pada Agustus 2026, ia menyoroti pembahasan RUU Migas dan meminta agar perubahan tata kelola migas nasional tidak mengurangi kewenangan khusus Aceh yang bersumber dari UUPA dan PP Nomor 23 Tahun 2015. Ia secara khusus menyoroti posisi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sebelumnya, ia juga menyuarakan agar pembahasan legislasi nasional tetap menjaga kekhususan Aceh dan mendorong penguatan UUPA.
Posisi Haji Uma di internal DPD RI juga mengalami perkembangan. Pada Agustus 2026, DPD RI menetapkannya sebagai salah satu Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, bersama Mamberob Yosephus Rumakiek dan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dengan Hasan Basri sebagai ketua. Bagi Fajarul, kombinasi antara tugas kelembagaan di Senayan dan keterlibatan dalam persoalan masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat performa seorang wakil daerah.
Fajarul menegaskan penilaiannya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengecilkan kerja tiga anggota DPD RI asal Aceh lainnya. Setiap senator memiliki ruang kerja, pendekatan dan isu perjuangan masing-masing. Namun, ia melihat Haji Uma memiliki tingkat aktivitas yang menonjol dalam pemberitaan, advokasi kemanusiaan dan respons terhadap isu-isu aktual Aceh. “Kalau kita melihat kerja nyata, suara yang disampaikan dan respons terhadap persoalan masyarakat, Haji Uma memang sangat aktif. Dukungan lebih dari 1,06 juta suara pada Pemilu 2024 merupakan fakta elektoral, sedangkan penilaian terhadap kinerjanya tentu tetap menjadi hak masyarakat,” kata Fajarul. Ia berharap seluruh senator asal Aceh terus memperkuat kerja bersama agar representasi Aceh di tingkat nasional semakin efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
