LINEAR.CO.ID| ACEH BARAT DAYA – Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari mendesak Pemerintah Kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera mencairkan honor guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini belum diterima selama enam bulan.
Musriari mengatakan, para guru PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada para siswa, sehingga pemerintah daerah harus segera memenuhi hak-hak para tenaga pendidik tersebut.
“Guru-guru PPPK Paruh Waktu tetap mengajar seperti biasa dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pemerintah harus segera membayar honor mereka yang sudah tertunggak selama enam bulan,” kata Mus Seudong, Senin (22-6-2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran honor tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan para guru.
Ia menilai pemerintah daerah melalui Disdikbud Abdya perlu bergerak cepat agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai para guru merasa diabaikan. Mereka sudah mengabdi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah wajib memberikan hak mereka tepat waktu,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Mus Seudong itu juga meminta Disdikbud Abdya menjelaskan penyebab belum cairnya honor guru PPPK Paruh Waktu agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik sehingga keterlambatan pembayaran honor tenaga pendidik tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
“Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius. Mereka merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Abdya. Persoalan ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Mus Seudong berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Disdikbud segera mengambil langkah konkret untuk mencairkan honor guru PPPK Paruh Waktu yang tertunggak selama enam bulan.
“Kami mendesak Disdikbud dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan para guru terlalu lama menunggu hak mereka,” pungkasnya.
