LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Anggota DPRK Kota Subulussalam dari Fraksi Golkar, Hasbullah, mempertanyakan kinerja Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam terkait rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Murni Tahun Anggaran 2026.
Menurut Hasbullah, hingga penghujung Juni dan memasuki Juli 2026, pelaksanaan program pembangunan dan realisasi belanja daerah masih sangat minim. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar anggaran masih tertahan di kas daerah sehingga berdampak langsung terhadap lambatnya perputaran uang di masyarakat dan melemahnya daya beli warga.
”APBK telah disahkan sejak bulan Mei, namun sampai hari ini realisasi program di lapangan masih belum terlihat signifikan. Kami telah melakukan pengecekan ke berbagai SKPK dan menemukan bahwa sebagian besar program belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Hasbullah, Rabu, (17/6/26).
Hasbullah mengungkapkan bahwa dalam rapat Badan Anggaran DPRK bersama TAPK yang berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, dirinya telah secara tegas meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk segera mempercepat proses realisasi anggaran.
Namun hingga saat ini menurut hasbullah, belum terlihat langkah konkret yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah daerah.
”Kami sudah mengingatkan dalam rapat Banggar agar percepatan realisasi APBK menjadi prioritas. Namun sampai saat ini belum terlihat tindakan yang mampu mendorong percepatan serapan anggaran di seluruh SKPK,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menyoroti besarnya dana yang masih mengendap di kas daerah. Ia mempertanyakan apakah terdapat alasan tertentu yang menyebabkan pemerintah daerah belum segera membelanjakan anggaran yang telah disahkan untuk kepentingan masyarakat.
”Pertanyaan publik yang wajar adalah, mengapa dana daerah masih begitu besar tertahan di kas daerah? Jangan sampai muncul persepsi bahwa uang daerah sengaja diendapkan di perbankan untuk memperoleh keuntungan tertentu, sementara masyarakat dan pelaku usaha lokal justru membutuhkan perputaran ekonomi yang lebih cepat,” katanya.
Hasbullah juga mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keuangan daerah. Ia mengkhawatirkan Kota Subulussalam berpotensi menghadapi sanksi berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) apabila target kinerja pengelolaan anggaran tidak terpenuhi.
”Jika serapan anggaran terus rendah, maka ancaman penundaan transfer DAU pada bulan Juli dan Agustus bukan hal yang mustahil. Jika itu terjadi, maka akan menjadi bom waktu bagi kondisi fiskal daerah karena kas daerah akan kesulitan membiayai berbagai kebutuhan belanja pemerintahan dan pelayanan publik,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Hasbullah meminta Wali Kota Subulussalam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja TAPK, khususnya Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPK, agar percepatan realisasi APBK dapat segera dilakukan.
”Saya meminta Saudara Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Sekda selaku Ketua TAPK. Jangan sampai uang rakyat yang telah dianggarkan tidak segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi daerah. APBK harus menjadi instrumen pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat, bukan hanya tersimpan di rekening kas daerah,” tandasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat juga telah berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menahan atau mengendapkan dana daerah dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dana publik harus segera direalisasikan melalui program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Hasbullah menegaskan bahwa DPRK akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026 guna memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam. (*)
