LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyambut mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM, di halaman gedung Gubernur Aceh.Selasa (6/9/2022) sekira pukul 14.00 WIB.
Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki meminta seluruh elemen masyarakat yang melakukan demo tolak kenaikan harga BBM tidak menyusahkan rakyat dan sama-sama menjaga keamanan.
“Apabila kelak kalian kembali, ingat jangan sampai kegiatan ini malah menyusahkan rakyat karena kalian konvoi kemana-mana, niatnya memang atas nama rakyat, tetapi malah menyusahkan rakyat,” ucapnya saat menerima para pendemo di halaman gedung Gubernur Aceh
Ia yang baru dua bulan menjabat menjadi orang nomor satu di Aceh itu, mengaku masih perlu banyak bantuan untuk kemakmuran serta kejayaan Aceh.
Sementara itu, terkait desakan mahasiswa untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM, kata Pj Gubernur, DPRA sudah menyurati pusat akan hal itu.
“Tentang BBM sudah ada surat dari DPRA ke pusat, aspirasi rakyat disampaikan ke DPRA, kita jaga sama-sama menjaga keamanan,” imbuhnya dikutip Antero
Kata Achmad Marzuki, wilayah Aceh adalah rangking kelima inflasi di Indonesia, saat ini pihaknya sedang mengurus tambang ilegal yang ada di Aceh Timur agar tambang tersebut menjadi legal. Ia pun berharap agar mahasiswa ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih lagi nantinya akan ada program dari kampus yang diarahkan turun ke desa-desa.
“Kita provinsi termiskin nomor satu se Sumatera, jangan kita ciptakan situasi yang tidak aman di Aceh sehingga kita begini begini terus di Aceh, ini pasti viral yang saya omongkan pasti viral, tapi itulah kenyataannya,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ribuan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di halaman gedung Gubernur Aceh,
Massa menuntut agar Pemerintah Aceh menolak keras keputusan pusat yang telah menaikan harga BBM bersubsidi. Mereka juga meminta dan mendesak untuk memberantas mafia Migas yang menyebabkan kelangkaan migas.
Kemudian dalam pidato orasi massa juga meminta mencabut kebijakan tarif listrik, dan mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membatalkan IKN yang dapat membebankan APBN.
