Subulussalam

DPR Tegaskan Pemko Subulussalam Tunda Pemilihan BPK

443
×

DPR Tegaskan Pemko Subulussalam Tunda Pemilihan BPK

Sebarkan artikel ini

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Bahagia Maha (BM) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemko) setempat menunda pemilihan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK).

Hal tersebut, disampaikan BM pada saat pemanggilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) serta para Camat, di Gedung DPR setempat, Jumat, (3/05/24).

Menurut BM, ada pun dasar penundaan pemilihan BPK tersebut, dikarenakan banyaknya Kepala Kampong yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj).

Dikhawatirkan BM, adanya tekanan dari Kepala Kampong maupun unsur lainnya kepada calon pemilih BPK di Kampong nantinya.

“Kita tegaskan kepada Pemko Subulussalam agar menunda Pemilihan BPK ini, karena sudah mendekati Pilkada, sangat dikhawatirkan sekali adanya tekanan baik dari Kepala Desa maupun Unsur lainnya untuk kepentingan pada saat Pilkada nantinya,” jelas BM.

Baca Juga :  Terkait FPR PT SPT, Hasbullah Heran dan Sarankan Wako Evaluasi SKPK di Subulussalam

Dikesempat itu, dibeberkan BM, bahwa DPR Kota Subulussalam menyampaikan dengan tegas kepada Walikota, DPMK, para Camat dan seluruh Kepala Kampong yang defenitif maupun yang sedang Pj agar menunda pelaksanaan pemilihan BPK yang rencananya akan dilakukan pada 11 Mei 2024 mendatang.

“Pemilihan Kepala Kampong saja ditunda, karena berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada. ya, sama halnya dengan pemilihan BPK ini harusnya di tunda juga,” ucap BM.

Masih kata BM, belum lagi mengenai Honorarium para BPK saat ini, yang sampai Bulan Mei 2024 ini belum juga selesai di bayarkan.

Baca Juga :  Kontroversi Lahan Wakaf di Suak Jampak, APH Diminta Turun

“Bagaimana mau di buat pemilihan, sementara BPK yang lama saja belum kita bayar honorarium nya. Kita tegaskan agar Pemko Subulussalam menunda pemilihan BPK se Kota Subulussalam ini,” pungkas BM.

Disamping itu, saat di konfirmasi Irwan Faisal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam, terkait permintaan DPR untuk pembatalan pemilihan BPK. Ia mengatakan, akan melampirkan hal tersebut ke pimpinan.

“Persoalan tersebut akan kami lampirkan ke pimpinan terlebih dahulu,” imbuh Kadis PMK Subulussalam Irwan Faisal via Whatsapp kepada awak media ini. (*)