LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Pembangunan tanggul pemecah obak ( breakwater) di kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan di bangun tahun ini.
Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnaini SE.
Dikatakannya, pembangunan breakwater sepanjang bibir pantai Gampong Kedai Palak Kerambil dan Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh merupakan impian dan harapan masyarakat sekitar sejak kawasan tersebut dilanda bencana alam ombak besar menghantam permukiman warga.
“Sekian lama sempat tertunda, alhamdulillah sekarang sedang dalam proses tender,” ujarnya.
Anggota DPRK Abdya tiga periode ini, juga berharap kepada pelaksana proyek pembangunan breakwater tersebut agar dikerjakan dengan maksimal dan berkualitas, serta materialnya tidak diangkut dari luar Abdya, agar perputaran ekonomi tetap berjalan dalam Kabupaten Abdya.
“Siapa saja pemenang tender nantinya, kami harapkan dapat dikerjakan dengan baik dan material pembangunan breakwater harus diusahakan dari dalam wilayah Abdya. Untuk hal material kami minta peran Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh (BJKW I Aceh) Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI agar mengawasi,” ucapnya.
Ditambahkan, proses pembangunan breakwater itu nantinya dilakukan secara bertahap yang ditargetkan tuntas 2 hingga 3 tahun penganggaran melalui APBN, mulai dari muara Kuala Cangkoi Desa Kedai Palak Kerambil hingga ke pesisir kawasan Desa Kedai Susoh yang diperkirakan sekitar 1,8 km.
Terakhir dia berharap pembangunan tanggul dimaksud jangan terlalu dekat pemukiman warga, sehingga lokasi yang pesisir yang berada dekat dengan tanggul dapat kembali dimanfaatkan warga sebagai lokasi objek wisata. Apalagi lokasi pantai ini memang menjadi salah satu lokasi objek wisata favorit warga Abdya dan sekitarnya dengan sebutan Pantai Jilbab.
Seperti diketahui, bencana alam abrasi di sepanjang pesisir Desa Kedai Palak Kerambil telah berulang kali terjadi dan tidak sedikit rumah warga yang mengalami kerusakan.
Kondisi itu mengundang perhatian khusus Anggota DPR RI, H Irmawan S.Sos MM, bahkan dia telah berulang kali turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dampak yang dialami warga Kedai Palak Kerambil. Kondisi seperti itu menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, akan tetapi harus ada solusinya.
“Inikan wilayahnya APBN, jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sering berkoordinasi mengenai kondisi real di lapangan, termasuk kajian teknisnya dengan pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumber Daya Air yang ada di Aceh, sehingga ini menjadi prioritas. Jika pemerintah daerah tidak agresif, tentu pihak balai akan memprioritaskan daerah-daerah lain di Aceh,” terang politisi PKB ini. (*)
