LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Ketua YLBH Aceh, Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Tanzil meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Aceh dan Menteri Pertanian agar mencabut izin pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Ennsem Abadi yang akan dibangun.
“Hal ini kami lakukan berdasarkan hasil analisa dan kajian dilapangan yang mana izin yang dikeluarkan oleh lemerintah untuk PT.Ensem Abadi tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No.l8 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No 18 tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar,” kata Reza dalam siaran pers, Senin, (17-02-2025).
Sebab, setiap proses izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada contoh saja kepada PT. Ensem Abadi harusnya terlebih dahulu melengkapi semua dokumen Administrasi seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang.
“Namun syarat-syarat tersebut kita duga ada yang telah dikangkangi oleh Pemerintah dan PT. Ensem Abadi, salah satu syarat mutlak yang tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Surat Perjanjian bagi hasil pengusahaan kebun secara berkelanjutan antara kelompok Tani sekitar dengan PT. Ensem Abadi tidak dimiliki yang seharusnya itu harus dan merupakan syarat mutlak, dikarenakan PT. Ensem Abadi beroperasi sebagai Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun/PKSTK,” sebutnya.
Jika Pembangunan tersebut dipaksakan, lanjutnya, sudah pasti itu melanggar Undang-Undang, maka sudah seharusnya pemerintah mencabut izin perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan dan tidak dapat memberikan azas manfaat bagi kelompok Tani sekitar, apalagi sudah 3 tahun izin pabrik tersebut diberikan oleh pemerintah tapi sampai dengan saat ini pihak Perusahaan belum juga mengantongi izin pendukung dari kelompok pertanian dan gabungan kelompok pertanian sekitar dalam wilayah tersebut.
“Maka dalam hal ini kami YLBHA Pos Abdya akan melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dan Menteri Pertanian untuk segara menghentikan pekerjaan pembanguna serta mencabut izin pabrik tersebut,” katanya. (*)
