LINEAR.CO.ID|ACEH BARAT– Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat meminta kepada Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Azwardi, agar tidak menjadikan ikrar netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 sebagai seremonial belaka, Selasa 29 Oktober 2024.’
“Kita minta ikrar netralitas yang dilaksanakan baru-baru ini oleh Pj Bupati bersama dengan ribuan ASN di Aceh Barat tidak hanya bersifat seremonial, namun benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai dari amanah undang-undang terhadap netralitas ASN,” kata Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat, Hamdani.
Hamdani menyebutkan bahwa Pj Bupati, Azwardi, harus benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap para ASN agar imbauan netralitas dapat terwujud, serta mengambil langkah tegas jika ditemukan
adanya keberpihakan ASN.
“Saat ini, bahkan ada pejabat struktural di BUMD yang secara nyata ikut berkampanye terhadap salah satu paslon akan tetapi tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Aceh Barat,”ujar Hamdani.
Anehnya lagi, kata Hamdanni, kampanye yang dilakukan secara terbuka dan bahkan video beredar di berbagai platform media sosial sudah ada, belum ada repon dari pihak pemerintah sendiri.
“Harusnya jika memang ikrar netralitas tersebut benar-benar dilakukan maka bukan hanya ASN harusnya, tetapi pejabat di BUMD juga harus diimbau, ini saya peroleh informasi ada pejabat struktural BUMD di Aceh Barat terlibat bahkan secara nyata buktinya tapi tidak ada tindakan,”jelas Hamdani.
Menurut Hamdani, ini salah satu contoh masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat terhadap para ASN maupun BUMD sehingga mereka berani terlibat secara langsung dalam Pilkada.
“Faktor ini, dipicu oleh ketidak tegasan Pemkab dalam menindak. Tidak hanya itu, masih lemahnya peran Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh Barat juga menjadi faktor terlibatnya ASN ataupun pejabat dan karyawan di BUMD terlibat politik praktis,”sebut Hamdani.
