LINEAR.CO.ID | ACEH TIMUR – Ismail Abda telah mengkritik surat balasan PJ Bupati Aceh Timur terkait surat pengusulan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur terhadap Calon Sekretariat dan Calon Staf Sekretariat Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sabtu (25/2/2024).
Menurutnya, surat balasan PJ Bupati tersebut akan menghambat proses demokrasi dan berpotensi menimbulkan konflik di Kabupaten tersebut.
Mengenai kritikan Ismail Abda, Eri Ezi, seorang tokoh muda asal Aceh Timur yang juga seorang aktivis Aceh, merespons kritikan tersebut. Ia menganggap bahwa kritik tersebut merupakan hal yang baik dan merupakan nutrisi bagi PJ Bupati untuk segera mengevaluasi tata kelola birokrasi yang saat ini kacau.
Baca Juga: Polisi Temukan Fakta Baru, Bukan Sang Pacar Yang Bisiki Mario Untuk Lakukan Penganiayaan
Baca Juga: Terkait Eks Lahan PT. CA YARA Minta Forkopimkab Abdya Temui Kementrian ATR/BPN
“PJ Bupati harus segera mengevaluasi tata kelola birokrasi agar tidak berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh PJ Bupati untuk menunjang kinerja pemerintah sesuai dengan asas good governance atau asas pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Selain itu, Eri juga menilai bahwa PJ Bupati Aceh Timur harus menghargai kritik dan memiliki kewajiban untuk mengevaluasi semua sektor di Dinas Aceh Timur guna memastikan pelayanan masyarakat yang baik.
“Semua sektor di Pemkab Aceh juga harus dievaluasi terhadap etik pelayanan dan cara kerja yang baik bagi pelayan kepada masyarakat. Jika diperlukan, pencopotan dinas juga harus dilakukan sebagai bentuk komitmen birokrasi dan kinerjanya terhadap masyarakat,” paparnya.
Baca Juga: Diamuk Sijago Merah, Dua Unit Rumah di ASEL Jadi Abu
Baca Juga: Soal Lahan HGU PT CA, Dewan Abdya Ingatkan Pj Bupati Tak Khianati Rakyat
Eri menekankan bahwa PJ Bupati harus melihat semua aspek untuk kemajuan Aceh Timur. Ia menilai bahwa gaya lama yang menyusahkan masyarakat harus diganti, dan ini merupakan pekerjaan dan komitmen bagi pemuda yang ingin membangun Aceh Timur.
Oleh karena itu, Eri dan pihak pemuda mendukung kebijakan politik yang menguntungkan masyarakat banyak. Namun, jika PJ Bupati tidak konsisten pada jalan menuju kemakmuran masyarakat, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengultimatum.
“Jalan politik pemuda adalah menuju kemerdekaan politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam agama dan budaya,” tegasnya.
