LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Merasa di tantang dengan keberangkatan para Kepala Desa (Kades) se Kota Subulussalam untuk melaksanakan kegiatan Study Banding ke Jawa Timur, (Jatim). Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) ancaman akan demo di Banda Aceh tolak Study Banding.
Tidak hanya sekedar menyuarakan penolakan terhadap agenda keberangkatan para kades tersebut. Namun, AMPeS nantinya juga akan serukan agar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Kota Subulussalam segera di copot dari jabatannya.
Dibalik keberangkatan seluruh Kepala Desa/Kampong, Kota Subulussalam itu penuh dengan pertanyaan dan terkesan terlalu di paksakan. Padahal, ada sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Kepala Kampong yang habis masa jabatannya pada Oktober 2023 ini.
“Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Kampong (PMK) Kota Subulussalam Irwan Faisal SH, terkesan terlalu memaksakan Study Banding para Kades ke Jatim. Kita meminta kepada instansi terkait agar segera memeriksa Kadis PMK setempat ini,” sampai Arianto Bako SPd, selaku Penasehat AMPeS, Kamis, (12/10/23).
Bahkan, lanjutnya, banyak teguran mengenai keberangkatan Study Banding Kepala Desa/Kampong. Namun, Kadis PMK masih saja berkehendak untuk melakukan Study Banding tersebut.
Harusnya, masih kata Arianto, Kadis PMK Subulussalam ini lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, bukannya kepentingan nya selaku Kepala Dinas, seperti Honor para perangkat Kampong itu yang lebih di pedulikan lagi.
“Kadis PMK Irwan Faisal SH malah mendahulukan Study Banding Kepala Desa yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sebesar Rp 12 jutaan per Desanya,” cetusnya.
Rasa tanggung jawab Kepala Dinas PMK itu juga di pertanyakan AMPES, yang seharusnya mengutamakan kepentingan orang banyak, tapi malah mengutamakan pelaksanaan Study Banding.
Dengan itu, Arianto Bako selaku penasehat AMPeS kecewa terhadap kebijakan DPMK setempat yang terkesan memaksakan keberangkatan Study Banding, dengan keadaan Subulussalam yang tidak kondusif dari segala lini khusus nya honor Perangkat Kampong yang sampai sekarang belum di bayarkan Pemko.
Pada 21 September 2023 kemarin, Gerakan Penyelamatan Negri Subulussalam (GPNS) bersama Abpednas telah menyuarakan pada aksi demonstrasi di Kantor Kajari, Kantor Walikota, dan Gedung DPRK, bahkan di lanjutkan Audiensi Kapolres Subulussalam.
“Sangat jelas pada tuntutan aksi kemarin itu, salah satunya untuk membatalkan agenda Study Banding ini, tapi malah di galakkan oleh DPMK sendiri,” ungkap, Arianto.
“Kita menunggu dalam minggu ini, jika memang tidak ada niat baik dari DPMK Subulussalam untuk membatalkan Study Banding itu, maka kami dari AMPeS akan menyuarakan kembali tentunyan dengan massa yang lebih banyak lagi di halaman kantor Gubernur Aceh, nantinya,” pungkasnya. (*)
