LINEAR.CO.ID – Di balik foto-foto ceria Keuchik Gampong yang berpose di depan sirkuit Mandalika dan objek wisata, ada ladang yang tak terairi, jalan desa yang rusak parah, dan warga yang kembali kecewa.
“Secara aturan, kegiatan peningkatan kapasitas memang diperbolehkan. Tapi yang terjadi di lapangan, banyak yang disalahgunakan. Kegiatan itu lebih mirip liburan berjamaah,” ujar Far Tueng Bila
Ironisnya, hasil dari studi tour tersebut sering tidak berdampak signifikan. Tidak ada inovasi baru yang diterapkan, tidak ada perubahan dalam pengelolaan, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi pasca kegiatan.
Fenomena ini menunjukkan gejala yang lebih dalam, desa bukan hanya menjadi unit administratif, tetapi juga ladang kekuasaan.
Ketika dana besar digelontorkan tanpa pengawasan yang memadai, penyimpangan menjadi sulit dihindari.
Studi tour dengan berbagai dalih dari dana desa harus dikaji ulang.
Dana Desa adalah milik bersama, bukan tiket liburan. Transparansi, partisipasi warga, dan pengawasan ketat harus menjadi fondasi dalam setiap rupiah yang dikeluarkan.
Dana Desa bukan untuk dinikmati segelintir orang. Desa adalah harapan jutaan rakyat kecil yang layak mendapatkan keadilan, bukan janji kosong.
Sementara jalan desa masih berlubang dan irigasi pertanian belum berfungsi, para Keuchik justru asyik berswafoto di Lombok.
Dengan dalih studi tour untuk meningkatkan kapasitas, anggaran Rp 17.000.000 dihabiskan untuk perjalanan beberapa hari ke Lombok
Kegiatan itu diklaim legal dan bermanfaat. Namun warga mempertanyakan dampaknya.
Tidak ada perubahan signifikan pasca-kunjungan, dan musyawarah desa pun tak pernah membahas rencana ini secara terbuka.
Fenomena semacam ini sudah terjadi hampir setiap tahunnya di Aceh Timur, Studi banding berubah menjadi liburan berjamaah, sementara pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat terus tertunda.
Dana Desa adalah hak rakyat, bukan tiket rekreasi elit lokal. Sudah saatnya pengawasan diperkuat dan setiap rupiah dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir pejabat desa