LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Walikota Subulussalam H Rasyid Bancin (HRB) menanggapi isu yang dilontarkan oleh seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota setempat. Selasa, (27/5).
Pasalnya, adanya statement Anggota DPR di Kota Subulussalam itu mengatakan bahwa Pemerintahan yang dipimpin RABBANI tidak serius dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. HRB menilai, tuduhan tersebut sangat tendensius.
“Tuduhan salah satu anggota Dewan Terhormat yang menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpin RABBANI tidak becus dalam pengelolaan Keuangan daerah, tentu tuduhan sangat tendensius,” kata HRB kepada media ini melalui siaran persnya.
Lanjut HRB, mengingat pemerintah kita sejauh ini masih melakukan upaya-upaya yang bertujuan agar Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam segera kembali pulih kondisi keuangannya. Tentunya itu menjadi harapan bersama.
“Upaya pemerintah saat ini untuk menyegerakan pemulihan keuangan, tentunya menjadi harapan kita bersama. Pemerintahan yang dipimpin RABBANI bukan tidak serius, akan tetapi kondisi saat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, sangat tidak mungkin di uraikan satu persatu,” sampai HRB.
HRB menganggap, ada hal yang bersifat kompleks dan tak terlepas dari sisi politis yang sangat berpotensi mempengaruhi kebijakan keuanga Daerah Kota Subulussalam.
Dibeberkannya, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah beban hutang yang dihimpun Pemerintah Subulussalam, mencapai 241 Miliar. Hasil hitungan tersebut, sangat mendekati hasil hitungan yang di lakukan oleh Badan Pemriksa Keungan (BPK) terhadap beban hutang pemerintah kota Subulussalam yang berjumlah sekira 244 Miliar.
“Tentu sangat wajar dengan beban hutang yang begitu besar, sangat mempengaruhi Spesific Grant (SG) APBK TA 2025, karena pemerintah kita perlu kehati-hatian tinggi. Tidak serampangan, dan tidak barbar sehingga APBK kita tepat sasaran dan tepat guna. Sesuai visi misi Pemerintahan RABBANI,” ucap HRB.
Terkait statement liar anggota DPR setempat itu dan oknum-oknum lain, dijelaskan HRB, mereka mencoba membangun narasi-narasi kegagalan Pemerintah Kota Subulussalam dalam pengelolaan APBK 2025. Erat kaitannya terhadap porsi anggaran.
Pemerintah Kota Subulussalam telah sepakat dan menawarkan APBK 2026 mendatang sebagai berikut.
1. 60% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Pendidikan.
2. 25% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Kesehatan.
3. 15% dari DAU Spesific Grant diperuntukkan bagi Infrastruktur.
“Persentase tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran publik,” imbuh HRB.
Ia pun memastikan, anggaran Kota Subulussalam tidak dinikmati oleh segelintir orang/oknum. Lucunya, di kata penutup HRB, ada oknum Anggota Dewan yang berstatement di media. Pada dasarnya, ia menginginkan anggaran DAU Spesific Grant peruntukan Infrastruktur menjadi 30%.
“Ayolah pak Dewan yang terhormat objektif lah melihat persoalan keuangan Kota kita ini, mari kita cari jalan keluar,” tutup HRB. (*)
