Subulussalam
Beranda | Sikapi Kondisi Kantor Keuangan, Ari DPR: Hadapi Jangan Menghindar

Sikapi Kondisi Kantor Keuangan, Ari DPR: Hadapi Jangan Menghindar

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Menyikapi kondisi kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam Ari Afriadi mengatakan masyarakat itu di hadapi saja dan jangan menghindar.

Hal tersebut, disampaikan Ari, setelah mendapat informasi sebelumnya mengenai Meja dan Kursi di ruangan tunggu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berhamburan, diduga dilakukan oleh oknum kontraktor setempat.

Menurut Ari, pengrusakan mobiler yang terjadi di Kantor Keuangan itu, merupakan kekecewaan dari sejumlah para oknum kontraktor yang mendapati ruangan Kepala maupun Kuasa BUD selalu tertutup.

“Ya, saya mendapat aspirasi ini langsung dari masyarakat. Masyarakat saat ini sudah merasa geram terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak BPKD yang terkesan sangat amburadul sekali,” sampai Ari, Kamis, (28/12/23).

Ditambahkan Ari, itu dikarena pihak ketiga yang menginginkan pengurusan di BPKD tidak mendapatkan pelayanan atau berjalan dengan semestinya.

Saiful Hanif di Eksekusi, Beber 6 ASN Terima Aliran Dana

“Itu karena, ruangan kantor Kepala maupun Kuasa BUD selalu tertutup dan pejabat yg berwenang tidak dapat untuk dijumpai,” imbuh Ari.

Seharusnya, lanjut Ari, pejabat di Dinas Keuangan itu harus melayani dan memberikan keterangan terhadap masyarakat.

Jika berkas pengajuna mereka tidak dapat diproses, harusnya menghadapi masyarakat langsung jangan malah menghindar seperti ini.

“Hadapi dong masyarakat nya, bukannya malah menghindar dan terkesan melakukan proses pengajuan Keuangan selama ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja,” pungkas Ari.

Baik Kepala maupun Kuasa BUD dan lainnya di Dinas Keuangan tersebut, dinilai tidak mampu untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya.

BREAKING NEWS: Saiful Hanif Datangi Kejari Subulussalam Kasus Korupsi 2019

“Sangat jelas selama ini pejabat yang berwenang di Dinas Keuangan tidak mampu untuk menjalankan Tupoksinya. Lantas apa yang harus di pertahankan Walikota terhadap para pejabat di Dinas Keuangan itu, harusnya itu segera di evaluasi,” jelas Ari. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×
×