LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Zulkarnain meminta pihak penegak hukum untuk meng audit Rumah Sakit Umum Teuku Peukan.
Hal itu dikatakannya terkait banyaknya temuan di RSUTP saat tim Panitia Khusus (Pansus) berkunjung disana. Kamis (09-02-2023)
Zulkarnain juga selaku sekretaris Tim Pansus Fraksi Abdya Sejahtera membeberkan hampir semua sektor temuan hasil Pansus di RSUTP.
Saat jadwal Pansus di RSUTP Abdya Diperpanjang Ia juga mengatakan, Fraksi Abdya Sejahtera akan mengusulkan kepada pihak penegak hukum untuk melakukan audit terhadap poin-poin temuan mereka.
Sorotan pertama, yang disampaikan Zulkarnain yaitu, bengkaknya tenaga kontrak yang menyerap anggaran besar. Namun tidak dibarengi dengan pelayanan yang meningkat.
Kemudian, realisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan usulan awal, sehingga dewan menilai pemborosan anggaran.
“Kita menduga ada yang tidak beres dalam hal ini, sehingga patut digali lebih dalam oleh pihak penegak hukum,” tegas Zulkarnaini.
Lebih lanjut. Politisi PKB dari Fraksi Abdya sejahtera itu juga menyampaikan, pihaknya menilai ada item yang dibeli oleh pihak RSUTP yang patut di audit lebih dalam oleh pihak penegak hukum, karena disinyalir ada mark-up seperti pada pembelian kertas atau ATK dan beberapa item lain.
Selain itu, di tingkat pelayanan jasa medis yang tidak partisipatif. Kemudian, pengelolaan makanan yang dinilai tidak higienis, dimana ditempat memasak terlihat lalat berterbangan dan para koki tidak memiliki sarung tangan.
“Ini juga kami harap menjadi perhatian Pj bupati Abdya untuk dilakukan langkah-langkah yang tepat,” pinta Ketua PKB Abdya itu.
Temuan lain, lanjut Zulkarnain, pada laporan pertangungjawaban anggaran 2 miliar lebih, yang dipakai untuk penanganan Covid-19. Dimana, dalam laporan penggunaan anggaran itu, tidak ada yang jelas.
“Bahkan sampai saat ini tidak ada laporan yang jelas tentang penggunaan anggaran yang mencapai 2 miliar,” terangnya.
Selanjutnya, kata dia, soal fasilitas pendukung di RSUTP yang tidak menjadi perhatian khusus bagi pengelola, hal ini dibuktikan lantaran fasilitas seperti AC, kipas angin yang tidak diganti-ganti, padahal sudah layak untuk diganti.
“Kami menduga, pihak RSUTP mengabaikan fasilitas pendukung. Ini termasuk penipuan terhadap hak pasien. Kami menilai pihak rumah sakit menganggap RSUTP Abdya seperti perusahaan pribadi, pejabat teras punya hubungan erat. Kami juga menilai bahwa pengelola RSUTP tidak berprikemanusiaan dan arogansi,” tegasnya lagi.
Zulkarnain meminta Pj bupati untuk serius dan tegas soal ini, apabila tidak direspon maka pihaknya akan merekomendasikan temuan itu kepada pihak yang berwajib.
“Kami berharap Pemerintah Abdya dapat menindak lanjuti temuan ini, bukan saja di RSUTP, tapi juga dinas lain,” pinta Zulkarnain.
Sementara Pj Bupati Abdya, H. Darmansah dalam sambutannya meminta waktu untuk melakukan langkah-langkah yang tepat sebagai pembenahan atas laporan pihak DPRK.
“Saya sudah mempunyai salinan dokumen seperti yang bapak sampaikan, maka beri kami waktu untuk membenah masalah ini,” ucapnya.(*)
