LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Terkait pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam, H Sairun yang merupakan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) dan Isan Iskandar SE Bendahara Umum (Bendum) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat, saling menyalahkan. BM menduga itu hanya sekedar sandiwara.
Bahagia Maha (BM) yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam ini, menduga kuat dengan aksi yang di pertontonkan oleh Plt Sekda tersebut, hanyalah sandiwara belaka.
Hal ini di ucapkan Bahagia Maha, kepada linear.co.id, Selasa, (12/09/23). melihat kedua belah pihak itu saling tuding, bahkan saling menyalahkan dia pun menduga itu hanya sandiwara.
Menurut Bahagia Maha, dengan adanya fenomena kekisruhan yang di pertontonkan ke publik antara atasan dan bawahan terkait keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, yang di nilainya hanya sandiwara belaka.
“Kejadian H Sairun yang selaku Plt Sekdako dengan Isan Iskadar Kuasa BUD Keuangan di BPKD Kota subulussalam ini malah saling menyalahkan dan saling membenarkan diri masing masing, sandiwara apa ini,” sampai Bahagia Maha.
Tudingan yang di lantaran Bahagia Maha itu merupakan hanya Drama belaka. “Kalau lah itu benar apa yang dituduhkan kepada Isan oleh Sairun bahwa ada pembayaran kegiatan fisik (proyek) toh itu proyek-proyek orang pendopo juga yang dibayarkan karena memang sudah diatur dan dikodisikan sejak dari awal perencanaan,” kata Bahagia.
Dinilai Bahagia, mulai dari ditayangkan di LPSE sempai dengan pembuatan Kontrak kerja hingga PHO, terbilang 90% proyek-proyek pesanan dari Pendopo.
“Jadi, yang dituduhkan Plt Sekda Saudara H Sairun itu ada benarnya yang dituduhkan kepada kuasa BUD tersebut. akan tetapi Plt Sekda ini seperti nya tidak tau atau hanya pura-pura tidak mengetahui,” cetus Bahagia.
Lanjut Bahagia, bahwa di Pemko ini masih ada pimpinan yang lebih tinggi daripada Walikota Subulusaalam yang jadi pimpinan para PNS. Prajurit-Prajurit ini ada pimpinanya selain Walikota, pimpinan itu pun orang yang diluar dari pemerintahan dipemko ini.
“Orang ini lah yang paling lebih berperan sehingga H Sairun yang merasa sebagai atasan atau pimpinan ASN ada benarnya. Tapi, Plt Sekda ini saya rasa lupa, dan saya yakin setiap proses pembayaran itu semuanya pasti diketahui oleh pimpinannya, tapi bukan kepeda Walikota ataupun Plt sekda,” ujarnya.
Cocoknya, tambah Bahagia, Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam ini wajar saja dijuluki pemerintahan lelucon, bukannya Pemerintahan Kota Santri.
“Faktanya pemerintahan Pemko ini sekarang sedang adu lucu-lucuan, seperti jeruk makan jeruk, saya yakin ini semuanya permainan sandiwara dengan cara harus ada yang dikorbankan. karena saya yakin Isan Iskandar selaku kuasa BUD dikeuangan itu juga tidak mengetahui kalu dia itu dikorbankan demi untuk memuluskan strategi yang sudah direncanakan ini,” beber Bahagia.
Lebih lanjut, dikatakan Bahagia Maha Anggota DPRK Subulussalam Dapil Rundeng-Longkib ini. Siapapun yang nantinya diangkat menjabat sebagai BUD di BPKD itu. Dianggapnya sama saja dikarenakan adanya interpensi-interpensi dari pimpinanya yang diluar pemerintahan tersebut.
“Nanti juga pasti berjala seperti yang serupa, sehingga orangnya itu-itu saja yang diputar-putarkan, BUD yang baru saja diangkat ini juga dulu sudah pernah menduduki kuasa BUD yang diganti dengan Isan sekarang diangkat lagi diposisi itu jadi sama saja,” imbuh Bahagia.
Seharusnya, tegas Bahagia, kalau kuasa BUD sekarang dianggap sudah tidak mampu bekerja, kemudian diangkat lagi diposisi yang sama. Cukup jelas ini hanya permainan sandiwara. Berujung, publik akan bingung. Sejauh ini, drama seperti ini saja yang dimainkan oleh pimpinanya.
“Sekarang publik jadi bertanya-tanya dengan sandiwara seperti ini. Kemudian yang disampaikan oleh Ihsan di media saat ini ada benarnya bahwa semunya proses pembayaran prograk fisik (Proyek) sesungguhnya yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan prosedur dan diketehui pimpinanya tapi bukan kepada saudara Sairun selaku Plt Sekda baru ini,” jelas Bahagia.
Bahagia juga bertanya dengan berkas yang sudah masuk ke Bank Aceh itu tidak sesuai dengan prosedurnya, bahkan jelas ada pengecualian dan prioritas atas arahan pimpinan yang harus didahulu kan.
Menurut saya, masih dengan Bahagia, ini sebuah kelicikan dan modus seolah-olah diantara mereka tidak singkron lalu berpura-pura kaget dan lakukan pencitraan ke publik agar seolah-olah Peka dan peduli terhadap gejolak yg terjadi di ruang publik saat ini.
“Semua ini hanya kongkalikong dan modus dari penguasa yang memang tidak paham dalam tata kelola keuangan daerah sehingga hancur porak-porandalah negeri ini. Istikhfar lah kalian dalam memainkan sandiwara ini, masyarakat sudah jenuh dengan sandiwara kalian itu,” tutup Bahagia. (*)
