LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Rencana pengadaan mobil dinas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di tengah situasi bencana alam yang masih melanda berbagai wilayah di Aceh patut dipertanyakan. Di saat ribuan warga masih berkutat dengan trauma, kehilangan rumah, dan keterbatasan akses layanan dasar, negara justru sibuk memperbarui fasilitas pejabat.
Rifqi Maulana Juru bicara Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda, menyebut kebijakan tersebut sebagai contoh klasik distorsi prioritas dalam pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas bukan hanya problem administratif, tetapi juga mencerminkan krisis empati birokrasi.
“Negara seharusnya hadir sebagai tangan yang memulihkan, bukan sebagai simbol kenyamanan elit. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mobil dinas di tengah bencana adalah rupiah yang dicabut dari hak korban bencana,” ujarnya.
BRA, sebagai institusi yang lahir dari rahim perdamaian Aceh, seharusnya memosisikan diri sebagai garda depan keberpihakan kepada rakyat. Namun, kebijakan ini justru memperlihatkan kecenderungan birokrasi yang semakin terlepas dari konteks sosial. Dalam situasi darurat ekologis, logika belanja negara semestinya tunduk pada kebutuhan kemanusiaan, bukan pada simbol prestise institusional.
PRM menilai pengadaan mobil dinas di tengah krisis adalah politik anggaran yang gagal membaca realitas. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang pemulihan dan ketahanan bencana; di sisi lain, anggaran terus bergerak mengikuti pola rutin birokrasi yang tidak sensitif terhadap tragedi.
PRM melalui Juru Bicara mendesak pembatalan pengadaan tersebut serta membuka dokumen anggaran secara transparan. Audit publik terhadap prioritas belanja BRA dinilai penting agar lembaga yang mengklaim diri sebagai simbol rekonsiliasi tidak berubah menjadi sekadar institusi administratif yang jauh dari penderitaan rakyat.
“Bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal tata kelola. Ketika negara memilih mobil dinas ketimbang hunian sementara, maka yang rusak bukan hanya jalan dan rumah, tetapi juga kepercayaan publik,” katanya
