LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Diinisiasi oleh Proforest yang merupakan PT Pandu Wana Agri Lestari menggelar dialog terbuka di luar Kota Subulussalam, yang melibatkan. Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, perwakilan para Perusahaan di wilayah itu serta perwakilan masyarakat dan NGO, Ahad, (8/2/26).
Kegiatan dialog terbuka multipihak 2: membangun peta jalan penghormatan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IP&LCs) di Subulussalam Provinsi Aceh ini, akan digelar di luar Kota Subulussalam, yakni. Di Coffee Hotel Akasi Dolok Sanggul (CHADS) pada 10 dan 11 Februari 2026.
Bersumberkan undangan yang diterima LINEAR.CO.ID Proforest bersama dengan CRU Indonesia dan Earthworm Fundation menginisiasi sebuah inisiatif multipihak untuk menyusun peta jalan penghormatan hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IP&LC) di Kota Subulussalam.
Dikutip dalam undangan tersebut, Inisiatif ini salah satunya dilaksanakan melalui dialog multipihak (Multi Stakeholder Dialogue/MSD) yang melibatkan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah (NGO) dan perusahaan yang tersebar di Wilayah Kota Subulussalam itu.
Dialog itu juga turut membahas dasar-dasar dalam menyusun rencana aksi bersama, terutama upaya memperkuat ekosistem pengelolaan konflik lahan dan SDA di Kota Subulussalam.
Publik bertanya, kenapa dialog tersebut diselenggarakan di luar Kota Subulussalam.
Diketahui bersama, beberapa tahun belakangan ini, tutupan hutan di wilayah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, kian marak dibuka oleh sekelompok orang, guna untuk dijadikan konsesi perusahaan yang menguntungkan kelompoknya.
Disitu, peran NGO pun dipertanyakan. Yang diketahui Organisasi Nirlaba atau biasa disebut dengan Non Governmental Organization (NGO) baik di bagian lingkungan maupun konservasi ini, belum memberikan dampak positif terhadap pelestarian hutan di wilayah Kota Subulussalam.
Pasalnya, pembukaan hutan dengan skala besar-besaran pun kian gencar yang terus dilakukan di Kota Subulussalam. Ditambah lagi konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Kuat dugaan adanya konspirasi antara oknum perusahaan serta Pemerintah dan para NGO di wilayah itu, untuk melakukan pembukaan hutan tersebut, hingga dilakukannya pembahasan di luar Kota Subulussalam, berdasarkan undangan yang diterima media ini.
Catatan redaksi: Media ini membuka ruang kepada seluruh pihak untuk memberikan tanggapannya terkait kegiatan tersebut. (*)
