LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Kejelasan 441 tenaga honorer katagori R4 di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi dilema.
Hal itu dikarenakan Surat Keputusan (SK) kontrak mereka tidak diperpanjang tahun ini karena tidak masuk dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan data Pemkab Abdya, dari total 1.974 pegawai non-ASN, sebanyak 1.533 orang terdaftar di database BKN, sementara 441 orang berstatus R4 atau tidak terdata sama sekali.
Salah satu honorer R4, Fitria, mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang hanya memperpanjang kontrak untuk kategori R2 dan R3.
“Kalau tahun depan mau ikut seleksi PPPK, sementara syaratnya SK kontrak tidak boleh terputus, bagaimana? Ini jelas merugikan kami,” kata Fitria, Jumat (8/8/2025).
Ia menilai keputusan tersebut berpotensi menghilangkan hak ratusan honorer R4 yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. Tujuannya, mencari solusi agar kontrak honorer R4 bisa diperpanjang.
“Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang. Jangan sampai mereka yang tidak terdata justru menjadi korban,” kata Zulkarnain dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRK, Jumat (8/8).
Politikus PKB yang akrab disapa Ukra itu menegaskan, sebagian honorer R4 sudah lama bekerja di Pemkab Abdya sehingga layak mendapat kepastian status.
“Kalau tidak kita perjuangkan, tentu sangat disayangkan pengabdian mereka selama ini,” ujarnya.(*)
