LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Sangat miris melihat Curahan Hati (Curhat) di laman Sosial Media (Sosmed) salah seorang Guru di Kota Subulussalam yang membandingkan nasib mereka dengan Pembangunan Trotoar, Pendistrian Jalan Teuku Umar, Kota Subulussalam.
Curahan Hati (Curhat) nya itu, di bagikan di Laman Facebook milik pribadinya, yang membandingkan lebih memprioritaskan Pembangunan dari pada hak mereka sebagai Guru di Kota Subulussalam.
Dia nya salah satu guru yang memposting Curhatan di laman Facebook tersebut, diketahui Milik Mera Ajalah, akun ini merupakan salah satu Guru yang turut mempertanyakan hak mereka ke Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (DBPKD) Kota Subulussalam, pada Kamis, 28 Desember 2023 kemarin.
Dikutip, Akun Facebook milik Mera Ajalah itu memposting foto Trotoar Pembangunan pendistrian jalan Teuku Umar, sembari menuliskan caption sebagai berikut.
“Trotoar jalan kotaku yang indah ternyata nasibmu lebih beruntung di banding nasib kami Guru di Kota Subulussalam, kepentinganmu jauh diatas kepentingan seribu lebih Guru di kota Subulussalam”.
Menyedihkan bukan, terkait postingan Curahan Hati seorang guru di Kota Subulussalam itu. Postingan itu pun di unggah, sekira Sejam yang lalu, Minggu, (31/12/23).
Menanggapi hal tersebut, sebelumnya beredar luas vidio pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Subulussalam yang meminta pengertian dari Guru terhadap keadaan Kota Subulussalam saat ini.
Kendati, menuai tanggapan dari Bahagia Maha anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, ia mengatakan Kadisdikbud setempat asal bicara saja.
Dijelaskannya, seluruh anggaran terkait pembayaran Guru di Kota Subulussalam dari jauh hari sudah di sahkan dan disepakati secara bersama keseluruhannya.
Harusnya, menurut Bahagia Maha, Plt Kadisdikbud setempat mempertanyakan anggaran itu dikemanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam, bukannya malah meminta pengertian dari para Guru terhadap keadaan Daerah.
“Seluruh anggaran sudah di sahkan. Termasuk Dana Tamsil dan TPG yang bersumber dari dana APBN (DAK Non Fisik) itu sudah disahkan dari Pemerintah Pusat melalui Rekon data. Kadisdikbud pertanyakan anggaran itu di kemanakan, bukannya malah meminta pengertian dari Dewan Guru,” pungkas Bahagia Maha. (*)
