LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Sangat memilukan pengorbanan tenaga honorer selama belasan tahun di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam, kini mereka butuh kesejahteraan. Begini harapan Ratusan tenaga honorer di Kota Subulussalam.
Tepat nya hari ini, Ratusan tenaga honorer mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, untuk beraudensi dan berharap dukungan penuh agar Pemerintah Kota Subulussalam mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai mana di atur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Dengan wajah sedih, Siti Arniman S.Pd.I yang akrab disapa Inong, selaku koordinator dan didampingi Ratusan tenaga honorer di kota subulussalam itu, menyampaikan harapannya di depan Samiun Jabat Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, H Sairun S.Ag Sekda, Abdurahman, SE. MM, Sekwan dan seluruh yang berhadir.
Dikesempatan itu, Inong mengatakan ada tenaga honorer yang sudah mengabdi selama 15 tahun sudah bercucu dan yang mengabdi di Kota Subulussalam itu ada sebanyak 1000 an tenaga honorer yang bernasip sama belum di angkat sebagai PPPK. Ia pun berharap agar Walikota Subulussalam mendukung permintaan tenaga honorer tersebut.
Harapan tersebut, berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, yang berjanji menyelesaikan 100% tenaga honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa Tes.
Perihal itu, para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honor Bersatu (FHB) duduk bersama, mereka sepakat untuk menemui Sekda Kota Subulussalam, namun Sekda hanya memperbolehkan satu orang perwakilan untuk dapat menghadapnya.
“Sekda mengarahkan agar kami para honorer menjumpai DPRK Subulussalam untuk mengusulkan pembukaan PPPK Tahun 2024,” sampai, Siti Arniman (Inong), Senin, (25/03/24).
Siti Arniman (inong), yang di percayai sebagai ketua Forum Honorer Bersatu (FHB) Kota Subulussalam, mengatakan lebih lanjut, dengan dasar penyampian Kemenpan RI, maka tidak ada lagi alasan jika mereka tenaga honorer tidak diangkat menjadi tenaga PPPK di lingkup Pemerintahan Kota Subulussalam.
“Kami sudah mengabdi di negeri sada kata ini ada yang diatas 5 tahun dan sampai 18 tahun. Ada sebanyak Ratusan tenaga honorer di Kota subulussalam ini, yang saat ini mengajukan permohonan kepada Walikota agar membuka formasi PPPK dalam jumlah yang lebih besar sesuai arahan dari Kemenpan RI,” tandas Inong. (*)
