LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam bersama pihak Kepolisan hari ini melakukan kegiatan kunjungan ke Bulog setempat, guna untuk memperjuangkan harga jagung petani, Rabu, (20/8).
Kegiatn anggot Dewan ini pun, diwakili oleh Wakil Ketua Komisi B, H. Abdul Hamid Padang (Joka), bersama Kanit Tipiter Polres Subulussalam melakukan kunjungan kerja ke gudang Bulog Kota Subulussalam.
Kunjungan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan mendorong Bulog agar dapat menampung hasil panen jagung petani lokal yang belakangan ini mengalami penurunan harga akibat permainan tengkulak.
Diketahui bersama bahwa beberapa tengkulak menampung hasil panen jagung masyarakat hanya di angka Rp. 5.000 /kg. Sedangkan berdasarkan keputusan badan pangan nasional Republik Indonesia nomor 216 tahun 2025. Harga pembelian pemerintah di angka Rp. 5500 dengan kadar air 18 sampai 20% dan Rp. 6.400 dengan kadar air maksimal 14%.
Sebagai anggota DPRK yang membidangi perkebunan, pertanian, pangan, dan sosial, Abdul Hamid menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap nasib petani, khususnya petani jagung yang menjadi salah satu komoditas penting di Kota Subulussalam.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat bahwa harga jagung yang seharusnya menjadi harapan petani justru ditekan oleh tengkulak. Ini jelas merugikan petani kita. Karena itu, DPRK bersama pihak kepolisian mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan Bulog agar hasil panen petani bisa terserap dengan harga yang wajar dan menguntungkan petani,” ujar Abdul Hamid.
Kunjungan ini disambut baik oleh pihak Bulog yang menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam menampung hasil panen masyarakat.
Kehadiran wakil rakyat bersama aparat penegak hukum ini memberikan angin segar bagi petani jagung di Kota Subulussalam yang selama ini sering berada pada posisi lemah dalam rantai distribusi.
Abdul Hamid menambahkan, DPRK Subulussalam melalui Komisi B akan terus mendorong kebijakan yang pro-petani dan memastikan adanya pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Sudah saatnya pemerintah, DPRK, dan semua pihak terkait bersinergi agar kesejahteraan petani benar-benar terwujud di Subulussalam,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Abdul Hamid menegaskan peran DPRK tidak hanya sebatas legislasi dan pengawasan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, khususnya sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Disamping itu, Ketua Komisi B, Hasbullah, mengapresiasi langkah wakilnyanya tersebut. Menurutnya, H. Abdul Hamid tengah dalam upaya menjaga stabilitas harga jagung di Subulussalam dengan melakukan koordinasi ke bulog kota Subulussalam sebagai penampung salah satu komoditas pangan tersebut.
Hasbullah berharap, Bulog dapat menindak lanjuti upaya yang dilakukan komisi B tersebut, dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga jagung di kota Subulussalam. (*)
