LINEAR.CO.ID | ACEH BARAT DAYA – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya), Bima Yudha Asmara, menegaskan bahwa pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan di wilayahnya harus bebas dari intervensi dan kepentingan pribadi.
Hal tersebut disampaikan Bima dalam kegiatan “Jaksa BERGURU (Jaksa Bersama Guru) yang digelar di Blangpidie, Rabu di hadiri Kadis Pendidikan dan Kebudayaan setempat dan puluhan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Abdya.
“Jangan sampai program ini di-cawe-cawe oleh pihak yang hanya ingin untung,” kata Kajari Bima menanggapi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai sekitar Rp12 miliar.
Program strategis yang dikawal Kejari Abdya mencakup digitalisasi pembelajaran, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SLB, SMK hingga SMA Unggul Garuda.
Kejari Abdya mendapat mandat langsung dari Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.
“Kami bukan sekadar mengawasi, tapi mendampingi. Bapak dan ibu guru punya tugas mulia, dan kami ingin memastikan tugas itu berjalan aman dan transparan,” ujar Bima.
Ia juga mengimbau masyarakat agar turut serta dalam pengawasan dan menjaga marwah pendidikan dari intervensi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.
Menurutnya, intervensi terhadap guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan program tersebut dapat mengganggu proses pembangunan dan mencederai integritas pendidikan.
“Kasihan guru dan kepala sekolah kalau diintervensi. Mereka seharusnya fokus pada peningkatan mutu, bukan menghadapi tekanan dari pihak luar yang mencari keuntungan,” tambahnya.
Kejari Abdya berkomitmen melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah di daerah untuk memantau progres pembangunan tersebut.
Kajari juga menekankan pentingnya pelibatan konsultan pengawasan serta penyusunan bukti pengeluaran yang tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdya, Gusvizarni menyampaikan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan sesuai petunjuk teknis.
“Begitu dana masuk, langsung dikerjakan oleh pihak sekolah. Alhamdulillah, progresnya sudah lumayan. Hanya satu sekolah yang belum berjalan,” ujarnya.
Kegiatan “Jaksa BERGURU” menjadi momentum sinergi antara penegak hukum dan tenaga pendidik dalam menjaga integritas dan mutu pendidikan.
Beberapa kepala sekolah mengaku lega setelah pertemuan tersebut, mengingat selama ini mereka menghadapi tekanan informal dalam pelaksanaan program.
“Kadang tukang kerjanya harus orang desa. Beli barang harus di toko tertentu. Ada yang meminta dana diserahkan kepada pihak tertentu untuk dikerjakan. Ini yang bikin lambat dan membuat guru serta kepala sekolah tidak tenang. Tapi setelah bertemu jaksa hari ini, kami merasa lebih tenang,” ungkap salah satu kepala sekolah.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik balik dalam pelaksanaan program pendidikan yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di bumi Tengku Peukan tersebut.
