LINEAR.CO.ID | BANDA ACEH – Hujan belum reda, tanah masih bergetar letih, dan sungai-sungai di Sumatra, khususnya Aceh masih menggulung cerita pilu. Namun di tengah kepungan banjir dan longsor yang membuat masyarakat terperangkap tanpa akses, tanpa logistik, tanpa tenaga bantuan, justru keluar sebuah pernyataan dari BNPB yang menyebut kondisi “mencekam tapi membaik” dan “belum masuk parameter bencana nasional”.
Bagi kami, HMI Komisariat FKIP USK, pernyataan seperti itu bukan sekadar keliru, itu sebuah kebodohan yang menyakitkan. Sebuah ucapan yang lahir dari ruang ber-AC, bukan dari tanah yang sedang retak dan menelan rumah-rumah rakyat yang sedang menunggu suara, bukan sekadar kabar statistik. Ucap Rivaldi kepada awak media.
Hari ini di Aceh, ada gampong-gampong yang benar-benar terputus total, seolah ditelan oleh bumi. Anak-anak menangis karena lapar, anak-anak rantau terputus komunikasi dengan pihak keluarga, orang tua bertahan di atap rumah, dan relawan terhambat karena akses jalan hilang seperti disobek. Bantuan rakyat untuk rakyat terhenti di simpul-simpul jalan yang ambruk.
Ini bukan dongeng bencana tapi ini kenyataan yang sedang memagut leher masyarakat kami.
Maka ketika pejabat nasional berkata situasinya “membaik”, kami ingin bertanya dengan terang:
Membaik di mana? Membaik untuk siapa? Atau jangan-jangan hanya membaik di laporan kertas yang disusun tanpa melihat lumpur di tanah kami?
Namun di tengah kondisi genting itu, BNPB justru mengeluarkan pernyataan bahwa situasi “mencekam tapi membaik” dan “belum masuk parameter bencana nasional”.
HMI Komisariat FKIP USK dengan tegas mengecam keras pernyataan tersebut. Ketua Umum HMI FKIP USK, Rivaldi, menyampaikan kecaman langsung kepada awak media saat ditemui di Banda Aceh.
“Ini pernyataan yang tidak punya empati. Tolol. Tidak pantas keluar dari lembaga yang seharusnya berada di garis depan kemanusiaan. Apa yang membaik? Ketika saya turun ke lapangan, saya melihat warga terkurung tanpa makanan, jalan terputus, anak-anak menangis. Ini bukan laporan statistik—ini nyawa manusia,” ujar Rivaldi kepada awak media dengan nada keras.
Rivaldi menegaskan bahwa kondisi Aceh hari ini jauh dari kata membaik. Bahkan, katanya, sejumlah gampong seolah terputus dari dunia luar.
“Kalau ini belum layak disebut bencana nasional, lalu apa? Menunggu berapa korban lagi? Kalian yang di Jakarta lihat angka, sedangkan kami di Aceh lihat orang-orang yang bertahan hidup dengan cara yang tidak manusiawi,” lanjutnya.
Ironisnya, saat pemerintah pusat masih berdalih soal parameter, bantuan dari negara tetangga justru mulai masuk. Hal ini menjadi tamparan bagi negara sendiri.
“Kalau ini bukan bencana nasional, kenapa negara lain sudah bergerak lebih dulu? Apakah Aceh dan Sumatra hanya dianggap Indonesia kalau soal minyak, gas, dan hutan? Tapi ketika rakyat tenggelam, negara seakan tidak punya telinga?” tegas Rivaldi di hadapan para jurnalis.
Dalam penutup pernyataannya kepada para awak media, Rivaldi kembali mengingatkan bahwa penderitaan rakyat tidak boleh diputus oleh jarak dan jabatan.
“Negara tidak boleh selalu hadir ketika mengambil. Negara harus hadir ketika rakyatnya sedang hanyut. Dan kalau negara tidak bergerak, kami mahasiswa dan rakyat yang akan bersuara sampai terdengar ke pintu-pintu yang selama ini tertutup.”
