LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Hasbullah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Fraksi Golkar, mengingatkan Wali Kota Subulussalam agar tidak mengabaikan nasib para Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Senin, (12/1/26).
Pasalnya kepastian pelantikan para P3K paruh waktu di Kota Subulussalam ini, belum memperoleh kepastian pelantikan. Oleh karena itu, Hasbullah menegaskan bahwa para calon PPPK tersebut, merupakan putra-putri daerah yang telah lama mengabdi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan kepastian status dan penghargaan atas pengabdian mereka.
“Mereka telah mengabdi untuk daerah ini. Jangan beri harapan palsu. Pemerintah daerah wajib hadir memberikan kepastian, bukan sekadar janji manis belaka,” ujar Hasbullah.
Terkait persoalan anggaran, Hasbullah menegaskan bahwa DPRK Subulussalam siap duduk bersama Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencari solusi terbaik, khususnya mengenai alokasi penggajian para PPPK Paruh Waktu.
Menurut Hasbullah, persoalan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelantikan tanpa kejelasan.
”Kami sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran siap membahas secara serius. Kami mendesak Wali Kota untuk segera membuka celah fiskal, agar para calon PPPK Paruh Waktu ini bisa ditampung dalam struktur anggaran APBK Tahun 2026,” jelasnya.
Menurut Hasbullah, pelantikan PPPK Paruh Waktu bukan hanya persoalan administrasi kepegawaian, namun juga bagian dari upaya menekan angka pengangguran di Kota Subulussalam serta ikhtiar memberikan ruang peran yang lebih layak bagi putra-putri daerah yang telah berjuang dan mengabdi selama ini. Karena itu, mereka patut memperoleh kepastian status dan masa depan yang jelas
Hasbullah juga menekankan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada tenaga yang telah lama membantu penyelenggaraan layanan publik di Subulussalam. Kejelasan status, kepastian pelantikan, serta kepastian kesejahteraan menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Dengan adanya desakan ini, DPRK Subulussalam berharap Pemerintah Kota segera mengambil langkah konkret, melakukan perhitungan fiskal secara matang, dan memastikan bahwa para calon PPPK Paruh Waktu memperoleh kepastian hukum dan administrasi melalui pelantikan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ditambahkan Hasbullah, dalam hal ini. Pentingnya kemauan politik (political will) dari Wali Kota Subulussalam dalam menuntaskan persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan ketiadaan anggaran.
“Jangan menghindar dan mengkambinghitamkan ketiadaan anggaran. Jika ada kemauan politik yang kuat, solusi fiskal pasti bisa ditemukan,” tandasnya.
Sementara, awak media ini belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah kota subulussalam terkait kejelasan pelantikan para P3K paruh waktu itu. (*)
